Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara, menuturkan rencana pembentukan Kementerian Investasi telah lama dirancang oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Bhima, Jokowi menginginkan penanganan investasi dilakukan lebih optimal sehingga harus ditangani kementerian khusus.
Baca Juga: Kementerian Investasi Diharapkan Bukan Sekedar Nomenklatur
"Pembentukan Kementerian Investasi ini sudah lama tercium tanda-tandanya. Ini bisa dilihat dari anggaran BKPM naik signifikan dari Rp400 miliar menjadi hampir Rp1 triliun di 2021. Jadi memang sudah dipersiapkan sejak lama," kata Bhima di Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Namun demikian, Bhima mendukung langkah presiden apabila momentum pembentukan Kementerian Investasi ini diikuti oleh perombakan kabinet di bidang ekonomi. "Ada beberapa hal perlu dibenahi. Misalnya soal impor beras, di mana komunikasi antara Kementerian Perdagangan dan Bulog tidak harmonis. Akhirnya, karena ditekan oleh publik, impor berasnya ditunda," paparnya.
Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Perombakan itu salah satunya dilakukan untuk mengisi dua kementerian yang nomenklaturnya baru saja diubah, yaitu Kementrian Riset dan Teknologi yang digabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berganti menjadi Kementerian Investasi. Isu perombakan kabinet menguat setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui peleburan dua kementerian itu dan perubahan lembaga BKPM pada pekan lalu. Di sisi lain, pihak Istana belum berbicara soal reshuffle ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: