Desas-desus Reshuffle Kabinet, Pak Presiden Jangan Puasa Bicara Terus!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan angkat bicara terkait wacana reshuffle kabinet yang berkembang akhir-akhir ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegaduhan. Saran itu datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi.

"Kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," pinta Dedy, dalam siaran pers, Rabu (21/3).

Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari situ, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat ke permukaan. Padahal, wacana tersebut belum jelas kebenarannya.

Baca Juga: Ahok Jabat Menteri Investasi: Mohon Maaf dari Sisi Kapasitas, Kurang Menjanjikan

Baca Juga: Mas Menteri Pepet Bu Mega, PDIP Pasang Badan: Tak Ada Urgensi Mengganti Nadiem

Beberapa pihak pun mulai menyebut beberapa nama yang dianggap pantas mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek. Selain itu, muncul pula nama beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle.

Wacana reshuffle ini pun jadi isu liar yang terus menarik perhatian publik. Karena itulah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan.

"Penjelasan langsung dari Presiden tentang isu reshuffle ini, biar nggak rame seperti sekarang ini," imbuhnya.

Dedy meyakini, kalaupun saat ini ada perombakan kabinet, hal itu tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian sesuai keinginan Presiden Jokowi sendiri.

Sebab, yang mengurusi kementerian bukanlah menteri semata. Tetapi juga, jaringan birokasi di bawah menteri. "Hal ini yang mesti diubah, agar visi dan misinya sejalan dengan visi-misi Presiden," tegas Dedy.

Gonta-ganti menteri, dilanjutkannya, bukan solusi atas masalah jebloknya kinerja menteri. Justru, reshuffle yang bisa bikin masalah.

"Contoh konkret itu seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah," urainya.

Meski begitu, dia menyatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Seknas Jokowi akan tetap mendukung jika Presiden merombak kabinetnya.

Baca Juga: Digoyang Kiri-Kanan, Mas Nadiem di Bawah Lindungan Ketum PDIP

"Tapi disarankan, perombakan tersebut tidak dilakukan setiap tahun. Kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan Presiden," imbuh Dedy.

Sementara untuk sosok yang mengisi jabatan Menteri Investasi, Dedy mengusulkan Presiden Jokowi mempertimbangkan nama Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim.

Menurutnya, track record Silmy dalam memimpin perusahaan baja itu sangat baik. Dia sukses membangkitkan perusahaan itu dari keterpurukan selama bertahun-tahun. "Sedangkan Nadiem Makarim kami pandang perlu untuk dipertahankan sebagai Mendikbud/Ristek," tutupnya.