Jokowi Usul Bikin Kementerian Investasi, Ternyata dengan Tujuan Ini

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadroel Rachman buka suara soal usulan pembentukan Kementerian Investasi dalam wacana reshuffle kabinet.

Fadjroel tak membantah, pembentukan Kementerian Investasi adalah bagian dari usaha pemerintah memulihkan ekonomi dari dampak pandemi. Presiden menargetka kenaikan ekonomi kurang lebih 5%.

"Walau ada beberapa lembaga yang mengatakan bahwa apabila problem kesehatan ini bisa tertangani dengan baik maka kita juga akan bisa tumbuh sampai 7 persen. Jadi Kementerian Investasi tentu saja terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,"  kata Fadjroel dalam diskusi daring, Sabtu (24/4/2021).

Baca Juga: 'Pak Jokowi, Ini Kesempatan Terakhir Buat Reshuffle Loh', Kata . . . .

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Dihantui Tarik Ulur Kepentingan, yang Benar?

Selain pemulihan ekonomi, Fadroel menjelaskan yang juga menjadi prioritas pemerintah saat ini yaitu terkait bantuan sosial yang juga terus menerus dilakukan pemerintah. Selanjutnya pemerintah juga tengah memprioritaskan masalah kesehatan.

"Ketika pandemi terkena ke Indonesia maka presiden sudah melakukan prioritas terhadap tiga hal tersebut, yaitu kesehatan, kedua terkait bantuan sosial, ketiga terkait dengan pemulihan ekonomi nasional," ucapnya.

Fadjroel menambahkan pemindahan ibu kota negara juga menjadi simnol pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya pemindahan ibu kota maka diharapkan menyerap banyak lapangan pekerjaan.

"Setiap satu triliun pembangunan ekonomi itu di sana bisa menarik cukup besar lapangan kerja dan di tahun pertama setelah ground breaking diharapkan ada 100 ribu tenaga kerja yang bisa masuk ke ibu kota negara baru itu sampai tahun 2045 diperkirakan sampai 5 juta orang. Jadi sejumlah investasi memang diharapkan baik dalam negeri tentu saja dari luar negeri," jelasnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai situasi Covid-19 yang dihadapi saat ini memaksa Presiden Joko Widodo  memikirkan ulang postur kabinetnya saat ini. Ia melihat Presiden memerlukan langkah cepat untuk mencapai target-target ekonomi yang sampai saat ini dirasa belum tercapai.

"Sejauh ini kita lihat meskipun penurunan covid sudah terjadi, tetapi secara ekonomi ekspektasi untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat itu belum diterima, belum didapatkan, terutama kuartal kedua minusnya 5,32 persen. Akhir tahun 2020 ada kontraksi turun meskipun tetap minus 2,19," jelas Burhanuddin dalam diskusi daring, Sabtu (24/4/2021).

Sementara pada kuartal pertama, Burhanuddin juga belum melihat target pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Malahan masih minus antara 1 sampai 0,1 persen. "Artinya tidak tercapai keinginan untuk recovery dari ekonomi di tengah situasi Covid," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga menyoroti soal  pembentukan Kementerian Investasi oleh pemerintah yang juga telah disepakati DPR beberapa waktu lalu. Dirinya ragu pembentukan Kementerian Investasi bisa efektif mendatangkan investor ke Indonesia.

"Nanti kalau ada Kementerian Investasi yang baru, kemudian ada penggabungan apakah kemudian investor ini akan datang? Karena janji-janji mendatangkan investasi ini janji-janji di awal tapi ternyata jauh dari target," kata Fadli.