Genting! Moeldoko Kumpulkan Pejabat Intelijen, Bahas...

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, memandang perlu evaluasi untuk penanganan masalah kelompok bersenjata di Papua.

Menurut dia, gugurnya Kepala BIN Daerah atau Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha harus menjadi momentum, setelah banyak serangkaian penembakan yang juga memakan korban dari peristiwa sebelumnya.

Baca Juga: Bamsoet Minta TNI Polri Turunkan Kekuatan Penuh Tumpas KKB Papua

Hal itu itu dikatakan Moeldoko saat menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di kantornya Gedung Bina Graha Jakarta. Sejumlah pejabat penting dari intelijen hadir dalam rapat kali ini.

"Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel, tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, harus ada perubahan dan pembenahan," kata Moeldoko dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).

Moeldoko pun dalam kesempatan itu menyampaikam dukacita mendalam atas gugurnya jenderal bintang satu asal satuan Kopassus tersebut. Juga melalui rapat ini, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan kelompok bersenjata di Papua.

Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw pun setuju dengan pernyataan Moeldoko. Paulus berpendapat ke depan penanganan masalah di Papuan perlu dilakukan dengan tatanan sinergitas yang lebih padu.

Di sisi lain, Wakil Kepala BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan dengan kondisi Papua saat ini, pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, kata dia, evaluasi operasi di Papua pun sudah beberapa kali dibahas. "Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," tutur Teddy yang juga bekas Pangdam Jaya.

Teddy juga menambahkan penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai. Pihaknya pun termasuk beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seminar itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga pemerintah daerah.

Dan, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan penanganan keamanan di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum. "Maka, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum. Namun, keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua," tutur Boy.

Hadir juga dalam rapat Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda. Yuni memandang penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus. "Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik," kata Yuni.