Demokrat Kubu Moeldoko Ingatkan Demokrat AHY Jangan Permalukan SBY Soal Palestina

Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko, Muhammad Rahmad meminta Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menekan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui konflik Israel-Palestina, bahkan membandingkan rekam jejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi dalam mengatasi krisis di Palestina, adalah keliru dan hanya akan mempermalukan SBY.

"Sebagaimana diberitakan sebelumnya, AHY, Anton Sukartono Suratto - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, dan Ricky Kurniawan - Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, turut mengomentari konflik Palestina dan Israel yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Ricky Kurniawan dalam keterangan tertulisnya bahkan membandingkan rekam jejak SBY lebih hebat dari Presiden Jokowi dalam mengatasi konflik di Palestina," ujarnya, Senin (17/5/2021).

Baca Juga: Setelah Sempat Menyindir, Politikus Demokrat Apresiasi Jokowi yang Keluarkan Sikap Soal Palestina

Rahmad menganggap, kubu AHY tidak mengikuti perkembangan hubungan diplomasi Indonesia dengan Palestina dan dunia internasional. Indonesia secara gigih telah bicara ke OKI dan Dewan Keamanan PBB sebelum Demokrat Kubu AHY bicara tentang Palestina.

"Pada Kamis (23/04/2021) lalu, Indonesia telah bicara di “Open Debate" Dewan Keamanan PBB terkait Palestina dan Timur Tengah. Indonesia menyampaikan bahwa rencana Israel untuk aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam proses perdamaian Israel-Palestina dan stabilitas di kawasan. Indonesia telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan rencana Israel tersebut," tuturnya.

"Sebelumnya, Presiden Jokowi di sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, tanggal (22/9/2020) lalu, telah menyampaikan pidato khusus tentang pentingnya Indonesia untuk terus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-haknya," sambung Rahmad.

Lebih lanjut Rahmad mengatakan, perhatian khusus Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina juga ditunjukkan ketika Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.

Di sisi lain, Retno Marsudi, Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019, menyampaikan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan Dewan Keamanan PBB terkait Palestina; Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina, dan Ketiga, proses perdamaian harus dimulai kembali.

"Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan," ulas Rahmad.

Tidak hanya soal Palestina, lanjut dia, di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah berhasil mengesahkan 4 resolusi, yaitu: 1 resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), dua resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), tiga, resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan keempat, resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.

"Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB sebanyak dua kali berturut-turut, yakni tahun 2019 dan 2020. Ini adalah prestasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah diplomasi di dunia Internasional. Prestasi ini diperoleh masa Pemerintahan Presiden Jokowi," bebernya.

"Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008 (masa Pemerintahan SBY), namun belum dipercaya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB," lanjut Rahmad.

Upaya nyata lainnya yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, adalah disepakatinya Declaration on Palestine di Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada bulan April 2015 di Bandung. Indonesia berhasil mendapat dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution.

Selain itu, katanya, Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015 yang bekerja sama dengan Organisasi Kerja sama Islam dan United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. Pertemuan tersebut membahas isu Jerusalem yang merupakan salah satu dari 6 outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel antara lain, isu pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air.

"Atas permintaan Presiden Palestina, Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa (LB) OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada tanggal 6-7 Maret 2016. KTT LB OKI menghasilkan 2 outcome documents, yaitu sebuah resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, dan Jakarta Declaration tentang gagasan Indonesia yang memuat langkah-langkah konkrit untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia Islam guna memajukan penyelesaian masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif," ungkapnya.

Selain dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga membantu Palestina, antara lain; bantuan Klinik Mata (ophthalmology clinic) dan Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (ear nose and throat/ENT clinic) yang diserah-terimakan pada tanggal 21 April 2019 kepada MAP Yordania (Medical Aid for Palestinian Clinic) di kamp pengungsi Palestina di Talbiyah.

Bagi Rahmad, komitmen Indonesia terhadap Palestina telah dibangun sejak lama, termasuk masa Pemerintahan SBY. Langkah konkret untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina terus dilakukan secara sangat serius sampai saat ini.

"Karena itu, adalah sebuah kekeliruan dan hanya akan mempermalukan SBY, ketika Demokrat Kubu AHY membandingkan rekam jejak SBY yang katanya lebih hebat dari Presiden Jokowi dalam mengatasi konflik di Palestina. Faktanya, prestasi diplomasi tertinggi Indonesia di dunia internasional, justru diperoleh dimasa Pemerintahan Presiden Jokowi," tandas pria yang juga Direktur Eksekutif Qodari School of Politics (QSP) itu.