Mobilitas Masyarakat Terus Terjadi Pasca-lebaran, Satgas Covid-19 Antisipasi Gelombang Kedua Mudik

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memperkirakan, masih banyak masyarakat yang berniat mudik meski libur Lebaran sudah berakhir. Pemerintah mewaspadai gelombang kedua mudik ini untuk mencegah penyebaran virus Corona

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, antisipasi ini dilakukan setelah larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 berakhir.

Baca Juga: Wakilnya Anies Dalami Penyebab 80 Warga dalam Lingkup se-RT Positif Covid-19

“Hal lain yang perlu kita antisipasi adalah potensi terjadinya kegiatan mudik gelombang kedua,” ujar Doni di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, upaya antisipasi tetap dilakukan meski melalui Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, pemerintah telah memberlakukan pengetatan mudik pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei.

Doni memprediksi mobilitas penduduk tetap akan terjadi. Soalnya, pada masa larangan mudik saja, masih ditemukan 1,5 juta penduduk yang tetap nekat melakukannya.

“Ada potensi warga memanfaatkan waktu tersebut untuk kembali ke kampung halaman,” imbuhnya.

Selain potensi gelombang mudik kedua, Doni juga khawatir terjadi transmisi virus Corona baru di perkantoran pascalibur Lebaran.

Untuk itu, dia meminta kantor memberikan pengawasan secara ekstra dan menginstruksikan pegawai yang telanjur mudik atau melakukan perjalanan jauh, melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam.

“Hal lain yang perlu kita antisipasi adalah pascapeniadaan mudik dan pengetatan, sudah mulai aktivitas di perkantoran,” wanti-wanti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Untuk teknis pengawasan di lapangan, Doni meminta Satgas Penanganan Covid-19 di lingkup terkecil mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu juga mengkhawatirkan kenaikan kasus Covid-19 pascalibur panjang. Apalagi berdasarkan pengalaman libur Lebaran tahun lalu, terjadi kenaikan kasus aktif hingga 93 persen. Lonjakan kasus itu terlihat dalam rentang waktu 10-14 hari kemudian.

Karena itu, Doni meminta seluruh daerah mengantisipasi lonjakan mobilitas warga dalam jumlah besar. Dia khawatir dengan keterbatasan rumah sakit dan dokter di beberapa daerah.

“Ini pun kami ingatkan kepada seluruh daerah untuk betul-betul memperhitungkan semua risiko yang benar-benar terjadi ketika ada mobilisasi warga dalam jumlah cukup besar. Termasuk di daerah yang masih memiliki keterbatasan rumah sakit dan dokter,” tegasnya.

Diingatkan Doni, bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit yang juga akan mempengaruhi angka kematian.

Sementara, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi memprediksi Jakarta akan mengalami lonjakan kasus Covid-19 dalam waktu dekat, yang merupakan imbas arus balik dan aktivitas perkantoran.

Apalagi, jika warga yang sebelumnya mudik tak disiplin melakukan isolasi mandiri lebih dulu.

Untuk itu, Adib meminta Pemerintah Daerah, tak hanya DKI, mempersiapkan upaya antisipasi mencegah lonjakan itu.

Caranya, dengan melakukan peningkatan strategi di hulu serta dengan penambahan kapasitas di hilir. Seperti penambahan tempat tidur isolasi maupun ruang ICU untuk pasien Covid-19.

Selain itu, Adib juga meminta Pemda mematuhi secara penuh segala Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pemerintah pusat.

“Paling penting, konsistensi di dalam menjaga regulasi. Konsistensi dalam menjalankan apa yang ada di dalam SOP menjadi satu dasar,” jelasnya.

Adib juga meminta strategi tes, telusur dan tindak lanjut (3T) tetap harus ditingkatkan, meski saat ini Indonesia telah melakukan program vaksinasi nasional.

“Jangan kemudian berusaha untuk menjaga stagnansi terkait 3T. Itu harus tetap ditingkatkan karena kita masih belum selesai dengan pandemi Covid-19,” imbau Adib.