PDIP Minta Seluruh Kader Rapatkan Barisan: Capres Tunggu Titah Megawati!

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto mengklaim dirinya diminta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyolidkan kader. Ia mengakui memang ada beberapa kader yang dinilai keluar barisan PDIP.

Ia membantah konflik internal partai berlambang banteng mocong putih itu terkait perebutan calon presiden antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. "Perintahnya hari ini Ketum hanya satu, solidkan barisan. Gue solidkan bos. Yang berengsek-berengsek gue tarik masuk untuk kita briefing untuk solid. Understand? Oke? Jadi kalau tanya Mbak Puan jangan tanya saya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu memastikan kader-kader partai PDIP solid. Ia menganggap wajar bila ada kader yang masih keluar barisan. "Jadi itu sangat sepele bukan soal rebutan capres antara Mbak Puan dan Pak Ganjar," kata Bambang.

Baca Juga: Dipersilakan Keluar Kandang PDIP, Ganjar Lempar Bola ke Mega

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini juga menegaskan, sampai saat ini belum ada komando yang diperintahkan Ketum PDIP Megawati terkait bakal capres 2024. PDIP memastikan kewenangan penunjukan capres masih hak prerogatif Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, apapun perintah Megawati, seluruh kader bakal tunduk dan melaksanakannya.

Ia juga menyatakan PDIP tak mempersoalkan keinginan Ganjar untuk menjadi capres. Namun dirinya mengingatkan agar Gubernur Jawa Tengah itu untuk berhati-hati terhadap keinginannya tersebut. Yakni, perlu ada fatsun, etika, dan urutan yang harus diikuti.

"Jangan kemudian minta elektoral tinggi kemudian kau paksa ketua umum. 'Itu kan persepsi Pak Pacul', iya tapi kan orang paham kita politisi, nah kemudian kok nggak. Maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah maka kami mohon maaf lah rapat DPD. Iki piye? Ya sudah dikasih lah peringatan dulu, biar nanti kita ngobrol jangan diundang dulu, just simple as that," tegasnya.

Bambang juga mengungkit kembali proses Ganjar menuju orang nomor satu di Jateng. Menurut Bambang, saat itu elektabilitas Ganjar baru sekitar tiga persen. Selain itu, Ganjar yang ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur dari PDIP hanya memiliki uang terbatas.

PDIP mengeklaim tak menerima uang dari Ganjar tersebut. Bahkan, saat itu, Puan Maharani yang mengajukan diri sebagai panglima komando kemenangan Ganjar di Jateng.

"Mohon maaf saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu namanya Puan Maharani. Dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat partai, Mbak Puan menyatakan, 'Ibu Ketua Umum mohon izin kalau yang ditetapkan gubernur Ganjar biarkan saya menjadi panglima tempurnya di sana'. Itu Mbak Puan ngomong," tutur Bambang.

Baca Juga: Emas Dibuang di Tempat Sampah Tetap Emas, Ingat Mas Ganjar, Pak Jokowi Juga Pernah...

Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto meminta seluruh kader merapatkan barisan agar pihak luar partai tidak bisa memecah kekuatan kader. Hasto menegaskan, partai dengan memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan capres dan cawapres pada Pemilu 2024 nanti.

Dia melanjutkan, seluruh kader partai harus bekerja dalam semangat kolektivitas ketika capres telah ditentukan oleh ketua umum partai. "Jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai," kata Hasto Kristiyanto.