Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan tidak bakal meloloskan anggaran pertahanan yang tidak wajar. Dibeberkannya, ada rencana mark-up anggaran pertahanan, gila-gilaan. Dan, ditolaknya.
"Barang katakanlah X harganya, kemudian mark-upnya sampai 600 persen. Maaf, mungkin banyak orang tidak suka sama saya, saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," tegas Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/6). Baca Juga: Kemesraan Puan Maharani dan Gibran yang Sampai Bikin Warganet Riuh
Prabowo menuturkan, mengelola anggaran pertahanan dengan baik merupakan tanggung-jawabnya sebagai Menhan. Hal itu harus dipertanggung-jawabkan ke Presiden dan masyarakat. Baca Juga: Ada Fenomena BTS Meal, Ganjar Pranowo Ditodong: Pakde Kan Gubernur, Bisa Nggak.....
“Saya lapor ke Presiden. Saya nggak mau. Itu kan tanggungjawab saya kepada bapak Presiden dan rakyat, kepada sejarah, bener nggak? Saya takut, saya takut dikutuk oleh generasi mendatang,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya sudah menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dia akan menggandeng Kejaksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pembangunan untuk mengawal anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” beber Prabowo.
Selain itu, Prabowo berupaya untuk bernegoisasi langsung dengan produsen Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Hal ini untuk mengetahui detail harga Alutsista yang akan dibeli Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih