Rizal Ramli Terang-terangan, Ngomong Blak-blakan Tanpa Ngerem: Dana Haji Tunai Tersisa Cuma...

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan dana haji yang dikelola Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kini menjadi perhatian publik.

Pasalnya, setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan calon jamaah haji, uang tunai yang tersisa hanya Rp18 miliar dari keseluruhan dana haji Rp120 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam akun Youtube Karni Ilyas Klub, Senin (14/6/2021).  

Baca Juga: Wiih! Ngeri Betul Pengakuan Rizal Ramli, Sebut Punya Bukti Dana Haji Buat Infrastruktur

"Iya Rp18 miliar, itu uang cash ya. Yang lainnya itu dalam bentuk deposito. Nah, ketahuan, satu bulan, satu tahun," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut dana haji dalam bentuk deposito tersebut kini tengah dipinjam oleh pihak bank dengan bunga rendah.

"Ini sumber bunga murah makanya bank-bank pada minta satu tahun," katanya lagi.

Selain itu, ia membeberkan kebutuhan anggaran pelaksanaan satu kali ibadah haji sekitar Rp15 triliun.

"Jika normal sekitar 220 ribu orang per tahun. Jika dikali Rp70 juta per orang maka sekitar Rp15 triliun. Kalau kita mau kirim haji, tiga bulan sebelumnya sudah harus bayar. Down payment atau lengkap," jelasnya

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji

Adapun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko dengan tegas membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia yang telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, NTB.

Ditegaskan oleh Moeldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh Pemerintah masih tersimpan aman. Namun pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi Covid-19.

"Saya sudah berbicara dengan pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, red.) bahwa uangnya aman," kata dia.

Baca Juga: Berandai-andai Jadi Presiden, Rizal Ramli Lantang Teriakkan: Saya Potong...

"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke tanah suci karena faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi masalah yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan dan negara, terutama bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji.

"Jadi tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini. Kalau ada isu macam-macam, itu menyesatkan," kata Moeldoko.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji