Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Sikap tegas Jokowi yang berkali-kali menolak jabatan presiden 3 periode, tak membuat M Qodari putus asa. Direktur Eksekutif Indo Barometer itu, tetap mendorong Jokowi maju lagi berpasangan dengan Prabowo Subianto. Untuk menunjukkan keseriusannya “mengawinkan” Jokowi-Prabowo di 2024, pagi ini, Qodari akan mendeklarasikam Seknas Relawan Jokowi-Prabowo. Namun, ada yang menganggap langkah Qodari ini cuma iseng-iseng berhadiah.
Soal deklarasi ini diketahui dari secarik undangan virtual yang diterima redaksi, kemarin. Di kepala surat, undangan dengan padanan warna merah putih itu memuat logo karikatur Jokowi dan Prabowo dengan tulisan #Jokpro2024 melengkung di bawah. Baca Juga: The Next Jokowi, Nggak Nyangka! Pengganti Jokowi adalah Mantan Panglima TNI, Namanya...
Kalimat: Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024, dicetak tebal dengan huruf merah. Lalu memuat hari dan tempat acara. Yakni Sabtu, 19 Juni 2021 di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Panitia memastikan acara tersebut digelar dengan protokol kesehatan ketat dan menyediakan swab antigen.
Di undangan khusus untuk media, panitia memasang QR code di bagian kanan kepala surat. Di akhir surat ada tekenan pengundang. Yaitu, Ketua Umum Baron Danardono Wibowo. Sekretaris Umum Timothy Ivan Triyono. Sementara tekenan M Qodari berada di paling bawah. Posisinya sebagai penasehat. Baca Juga: PDIP Lebih Sayang Puan Maharani, Pengamat: Jokowi Lebih Sayang Ganjar
Ketika dikonfirmasi Rakyat Merdeka tadi malam, Qodari awalnya sungkan-sungkan memberi tanggapan, khususnya ketika dikonfrontir terkait pernyataan penolakan dari dua tokoh yang dijagokannya itu.
“De, gak apa-apa ini saya komentar. Kan saya penasehatnya di sana. Dan sudah ditulis sebagai salah satu penggagas. he-he-he,” katanya sambil ketawa, di ujung telepon.
Sebelumnya, Jokowi pernah merespons wacana presiden 3 periode yang digaungkan beberapa pihak. Dia bilang, ada 3 kemungkinan. “Satu, ingin menampar muka saya. Kedua ingin cari muka. Padahal, saya sudah punya muka, dan ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin, 2 Desember 2019.
Qodari menepis 3 alasan Jokowi itu. “Ya tidak menjerumuskan, tidak cari muka, tidak menampar. Karena yang jadi pertimbangan dan pemikiran kami adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Agar bangsa ini tidak terpolarisasi,” jelasnya.
Berangkat dari semangat itulah, kemudian pihaknya menawarkan ide untuk menyatukan saja dua tokoh yang menurutnya paling berpengaruh di Tanah Air saat ini, yaitu Jokowi dan Prabowo. Sosok yang dianggap bisa jadi representasi dari masyarakat Indonesia.
“Mumpung kedua-duanya adalah nasionalis, kemudian sesungguhnya bersahabat satu sama lain. Dimana persahabatan pribadi itu juga semakin kuat dengan adanya titik temu yaitu Ibu Mega,” tuturnya.
Ia lalu menjabarkan maksud dari titik temu kedua tokoh tersebut dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertama, Jokowi adalah kadernya. Sementara dengan Prabowo, Mega juga punya sejarah hubungan yang cukup dalam. Seperti pernah diungkapkan Mega saat peresmian patung Bung Karno berkuda di Kementerian Pertahanan, tempat Prabowo berkantor.
“Kebetulan juga partai ini sama-sama partai besar, kursinya banyak, sehingga mudah membangun stabilitas politik. Tentunya ditambah dengan dukungan partai-partai politik yang lain,” tutur Qodari.
Ia menilai, penting untuk meminimalisir sisa-sisa polarisasi dan konflik akibat Pilpres 2014-2019 lalu. Sebab, saat ini Indonesia lagi bahu-membahu melawan Corona dan berusaha bangkit dari krisis. Jika polarisasi itu dibiarkan dan bertambah parah, maka dirinya tidak yakin Indonesia bisa segera bangkit. Baca Juga: PDIP Lebih Sayang Puan Maharani, Pengamat: Jokowi Lebih Sayang Ganjar
Apa tanggapan Istana dengan dukungan ini? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, hingga saat ini Presiden Jokowi masih konsisten dengan ketentuan yang berlaku terkait masa jabatan presiden.
“Jangan ada yang berusaha cari muka, menampar atau menjerumuskan. Ini perlu abang ulang lagi agar jangan sampai menimbulkan polemik di ruang publik,” kata Ngabalin kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Lalu bagaimana sikap Gerindra? Sampai tadi malam, belum ada yang mau komentar soal rencana peresmian Seknas Jokowi-Prabowo itu. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo pernah menolak gagasan presiden 3 periode.
Nah apa kata pakar soal presiden 3 periode? Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis keras menolaknya. “Kerdil betul bangsa ini jika orang-orang bicara presiden 3 periode,” sentilnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam. [SAR]
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil