100 Tahun Partai Komunis China: Perjalanan Menjadi Super Power Dunia

Ini adalah Yin, seorang warga China-Australia yang keberadaannya tidak tercatat secara hukum.

Lahir sebagai anak kedua, orang tua Yin sudah melanggar kebijakan satu anak yang berlaku di China saat itu.

Baca Juga: Xi Jinping Ancam Pihak Asing yang Berani Gertak China

Yin tidak dapat memanggil orangtuanya dengan sebutan Ibu dan Ayah, harus menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di dalam rumah, hingga kekurangan vitamin D karena jarang terkena sinar matahari.

"Saya merasa tidak seharusnya hidup di dunia ini, karena saya adalah sebuah kesalahan. Saya lahir dari pelanggaran yang dilakukan orangtua saya, ini adalah bentuk tindakan kriminal," kata Yin.

Dikenal dengan istilah "anak gelap" di China, puluhan juta anak lahir di luar hukum seperti Yin.

Kebijakan ini membuat orang mempertanyakan sistem pemerintahan di China,  meski pun negaranya sukses dalam bidang perekonomian.

Tepat hari ini Partai Komunis China memperingati 100 tahun sejak didirikannya dan hampir 72 tahun berkuasa.

Rezim otoriter yang diterapkan partai ini telah membuat China menjadi sebuah negara adidaya dan berkembang di saat yang bersamaan.

Partai Komunis China telah membuat keputusan yang berpengaruh di dunia setiap saat: mulai dari perang dagang, proyek 'Belt and Road Initiative' bernilai triliunan dolar, hingga menjaga kerahasiaan dari mana COVID-19 berasal.

Walau pun pengaruhnya terus berkembang dan mempengaruhi kehidupan banyak orang, sedikit yang kita ketahui tentang bagaimana partai tersebut beroperasi.

Siapa yang kita bicarakan ketika kita melihat "China" dalam pemberitaan? Siapa yang mengambil keputusan dalam politik China? Kalau Anda bertanya kepada pakar, jawabannya pasti akan berbeda.

Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, ABC telah berbincang dengan pembelot senior, warga China dari dua sisi politik, dan sejumlah peneliti, untuk lebih memahami mekanisme partai tersebut dalam kehidupan modern China.

Negara satu partai

Pertama-tama, penting untuk diketahui bahwa ketika kita melihat kata "China" dalam berita, kebanyakan yang dimaksudkan adalah Partai Komunis China, bukan negara yang memiliki 1,4 milyar warga.

Ini adalah Xi Jinping — Pemimpin Tertinggi China dan wajah yang paling dikenali dari partai tersebut.

Presiden China dikenal juga sebagai Sekretaris Jendral Partai Komunis China, yang perannya lebih mirip dengan Presiden Korea Utara Kim Jong Un.

Xi Jinping memimpin partai yang beranggotakan 92 juta orang, namun jumlah tersebut baru tujuh persen dari populasi China sebesar 1,4 milyar jiwa.

Di bawah aturan negara satu partai, pemimpin Partai Komunis China secara otomatis adalah Pemimpin Tertinggi China. Partai dan pemerintah tidaklah terpisahkan.

Struktur Partai Komunis China sangatlah tak jelas dan kompleks. Berikut adalah penjelasan yang telah disederhanakan agar lebih mudah dimengerti.

Xi menduduki posisi teratas Komite Tetap Politburo, berisi tujuh orang yang memimpin China.

Ketujuh pria ini memegang kendali atas bidang yang berdampak besar pada kebijakan di China.

Misalnya, Xi adalah pemimpin tertinggi Partai Komunis China dan militer. 

Badan utama lain yang memiliki kuasa atas keputusan besar antara lain: Dewan Negara, yang menjadi pusat dalam pemerintahan China.

Komisi Disiplin adalah agen pengawas internal yang menjatuhkan hukuman bagi anggota yang tidak setia dan mendisiplinkan ideologi partai.

Dan Kongres Rakyat Nasional, yang setara dengan parlemen China, beranggotakan sekitar 3.000 delegasi yang bertemu setiap tahunnya untuk "mengesahkan" hukum.

Ketujuh pria yang duduk di depan adalah Xi Jinping dan Komite Tetap Politburo.

Setiap lima tahun, ribuan perwakilan Partai Komunis China mengikuti sidang untuk memilih pemimpin partai utama mereka.

Sementara itu, mekanisme di dalami Partai Komunis China menjadi semakin kompleks dan birokratis ... ingatlah, jika sebuah aturan besar berubah dan masuk berita, itu kemungkinan besar karena keputusan pemegang posisi ini, yang terdiri dari segelintir populasi China.

China mengadakan pemilihan untuk dewan perwakilan rakyat. Namun semua kandidatnya harus sudah mendapat persetujuan Partai Komunis China. Tidak ada foto atau informasi lainnya yang disediakan. Hanya ada nama.

Dengan demikian, Partai Komunis China tidak mewakili keseluruhan rakyat China. Buktinya, dalam sebuah negara dengan 680 juta perempuan, tidak ada perempuan yang duduk di posisi teratas, hanya satu orang di Politburo.

Dan walaupun kursi jabatan diberikan bagi kaum minoritas, pembahasan isu kontroversial tidak diizinkan, dan kami akan membahasnya di bagian selanjutnya.

Tapi untuk saati ini, ingatlah bahwa perubahan kebijakan besar di "China" adalah karena keputusan dan perbuatan Partai Komunis China, bukan pemikiran warganya.

Keputusan-keputusan sulit

Aturan negara satu partai mengizinkan perubahan kebijakan yang signifikan, juga penetapan kebijakan sulit tanpa pengaruh dari warga China.

Ini juga berarti target jangka panjang dapat ditetapkan dan keputusan politik dapat dibuat tanpa kekhawatiran partai oposisi akan memperoleh banyak dukungan atau mengoreksi kebijakan setiap beberapa tahun.

Misalnya, gagasan mengendalikan populasi telah didiskusikan Komite Tetap Politbiro selama hampir satu dasawarsa sejak tahun 1970-an di bawah pemerintahan Mao Zedong, sebelum secara resmi diberlakukan sebagai kebijakan satu anak pada tahun 1980 oleh pemimpin tertinggi Deng Xiaoping.

Kebijakan tersebut dibuat untuk mengurangi kemiskinan yang merajalela dan diterapkan di saat yang bersamaan ketika Deng membuka China komunis untuk investasi asing.

"Dalam buku teks [sekolah] kebijakan satu anak digambarkan sebagai kebijakan luar biasa yang merencanakan populasi negara dengan tepat," kata Yin.

"Saya tumbuh dengan stigma, orang-orang berpikir anak seperti saya adalah beban bagi bangsa dan warga."

Menyusul Revolusi Kebudayaan bergejolak di tahun 1960-an dan 70-an, reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng membuat negara tersebut terangkat statusnya, dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara dengan perekonomian termakmur dalam satu generasi.

Ketujuh pria yang memimpin Komite Tetap Politbiro saat ini merupakan rekan partai muda yang saat itu tumbuh di tengah pembersihan sosial politik yang kejam.

China secara resmi mulai melonggarkan kebijakan selama lima tahun terakhir untuk mencegah perlambatan pertumbuhan penduduk, namun banyak "anak gelap" seperti Yin, yang orangtuanya bekerja untuk Partai Komunis China, tetap harus bersembunyi, agar tidak kehilangan mata pencaharian karena melanggar hukum.

"Orangtua saya mengatakan kepada saya bahwa saya adalah anak kedua, dan ini dilarang, lalu jika terungkap, mereka akan kehilangan segalanya," kata Yin.

Anggota Senior Partai Komunis China menolak untuk berbicara mengenai kontroversi yang muncul akibat kebijakannya ketika dihubungi ABC, atau bagaimana keputusannya dibenarkan. Tetapi partai tersebut memiliki banyak pembelot sejak beberapa tahun terakhir. Mereka mencoba mencari kehidupan baru dari cengkeraman partai yang tidak pernah hilang.

Zhang Tan adalah direktur di Biro Administrasi Agama di Departemen Pekerja Utama di provinsi barat daya Guizhou pada 1980-an dan 1990-an, yang melapor langsung ke Komite Pusat.

Selama bertahun-tahun, Zhang memantau kelompok agama dan menegakkan kebijakan satu anak. Ia mengatakan tidak pernah sekalipun melanggar perintah.

"Partai Komunis China [PKC] memimpin segalanya, dan semua anggota partai tunduk pada Komite Pusat," ujar Zhang.

"Pemimpin [PKC] tidak ada hubungannya dengan yang di bawah mereka, sama seperti seluruh mekanisme Partai Komunis, hanya melihat wajah di atas, bukan perasaan rakyat di bawah."

Tentang membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan ratusan juta orang China, Zhang menjelaskan "PKC tidak menggunakan perspektif rakyat biasa, namun perspektif sosiologis komparatif" yang memprioritaskan kemajuan masyarakat secara keseluruhan ketimbang perjuangan individu.

"Ada yang disebut demokrasi 'intra-partai' dan 'ekstra-partai'. Tapi jika Anda tidak bisa mendiskusikan kebijakan Komite Sentral, 'demokrasi' macam apa yang Anda miliki?"

Untuk memahami yang dimaksudkan Zhang, Anda perlu mengingat beberapa hal ini.

Terlepas dari kekayaan sosio-kapitalisnya, Partai Komunis China masih dipandu oleh prinsip-prinsip komunis seperti sentralisme demokratis dan kepemimpinan kolektif.

Ideologi ini bertahan dalam kepemimpinan melalui konsensus dan persatuan.

Namun, mengingat pemberian peringkat dalam tubuh partai adalah vertikal, pejabat senior jauh lebih setara daripada yang di bawah mereka.

Perintah "kolektif" ini juga dipertahankan melalui proses di luar hukum yang dikenal sebagai 'Shuanggui', yang diawasi oleh Komisi Disiplin Partai, untuk menghukum anggota partai yang tidak setia dan melewati batas.

Masalahnya adalah, menurut Zhang, definisi "batas" sangatlah tidak pasti dan bergantung pada kebijaksanaan anggota senior partai.

Menurut peneliti soal China, Ryan Manuel, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memetakan rantai komando di dalam Partai Komunis China: "Partai lebih membimbing daripada menginstruksikan: lebih mengemat waktu memberikan perintah langsung ketika ada suatu hal yang sangat penting."

"Biasanya, tujuannya adalah untuk membuat semua orang membaca pikiran pemimpin, sehingga muncul banyak [pengulangan] pemikiran partai."

Zhang mengatakan meski isu-isu seperti hak asasi manusia diangkat, seringkali tidak dengan cara yang diharapkan oleh demokrasi liberal. Diskusi diadakan dengan rasionalitas ekstrem, dengan penekanan pada kemajuan aspek sosial ekonomi masyarakat, bukan penderitaan individu, juga dinilai kontraproduktif ketika memimpin suatu bangsa.

"Tidak ada anggota Partai Komunis, termasuk Mao Zedong, yang tulus percaya pada komunisme, dan tidak ada anggota Partai Komunis yang akan mengatakan itu secara terbuka," kata Zhang, yang mengakhiri karir politiknya dengan Partai Komunis China karena perbedaan keyakinan agama.

"Legitimasi ideologi sebenarnya adalah hal yang sangat kontradiktif bagi Partai Komunis China, memainkan kartu Marxis-Leninis, tetapi sebenarnya mengikuti sistem kekaisaran China."

Orang-orang seperti Yin mempertahankan beberapa kebijakan yang dinilai banyak orang "kejam" dan tidak akan dibiarkan ada jika orang-orang China dapat menyuarakan pendapat mereka.