Rakyat Kesusahan Akibat PPKM, MUI Desak Pemerintah Beri Bantuan Ekonomi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama yang kurang mampu dan terdampak langsung kebijakan PPKM Darurat.

"Mereka yang hidupnya sehari-hari sangat tergantung kepada pendapatan harian, di mana kalau hari itu dia tidak bekerja maka dia dan istri serta anak-anaknya bisa-bisa tidak makan," ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia melihat ada sisi dilematis dan mau tak mau mesti dilakukan dalam penerapan kebijakan ini. Di satu sisi, jika masyarakat mau mematuhi aturan PPKM Darurat dengan mengurangi mobilitas maka angka penularan dan kematian bisa ditekan.

Di sisi lain, masyarakat yang membatasi pergerakan dan melakukan swaisolasi, maka kesejahteraan terutama mereka yang ada di lapis bawah jelas akan menurun. Apalagi yang hidupnya sehari-hari sangat tergantung kepada pendapatan harian.

"Lalu apa yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk mengatasi hal demikian? Ya, pemerintah harus dan wajib membantu mereka. Ini sesuai dengan amanat konstitusi di mana tugas negara atau pemerintah selain dari melindungi rakyat juga harus bisa mensejahterakan mereka," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, dalam hal pelaksanaan PPKM Darurat ini pemerintah tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kebijakannya saja, tetapi harus bisa menyiapkan dana membantu ekonomi masyarakat yang ekonominya sangat terpukul.

"Kalau hal itu tidak dilakukan maka implikasinya tentu saja tidak sederhana karena pemerintah bisa dianggap telah melanggar amanat dari konstitusi," kata dia.