Lagi dan Lagi... Pendukung Mulai Tak Sejalan dengan Jokowi, Sekarang Desak Pemerintah Cabut...

Pakar komunikasi, yang juga Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando, kembali mengaku tidak sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro.

Diketahui juga, Ade Armando merupakan loyalis Presiden Jokowi dan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Baca Juga: Banding-bandingkan RI dan Inggris, Ade Armando Habis Dikata-katain Fadli Zon

Namun, untuk kali ini dirinya mengaku tidak sejalan dengan  keputusan pemerintah yang mengubah Statuta UI melalui PP Nomor 75 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, Ari Kuncoro tetap menjabat sebagai Rektor UI sekaligus menjabat Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Baca Juga: Pendukung Mulai Memberontak, Usai Denny, Kini Giliran Ade Armando yang Ngamuk: Hentikan Pak Jokowi

“RALAT: ternyata PP mengizinkan jabatan rangkap rektor dengan KOMISARIS BUMN, bukan DIREKSI BUMN,” cuitnya dalam akun Twittenya, seperti dilihat, Rabu (21/7/2021).

Namun demikian, ia menegaskan PP tersebut tetap dianggap bermasalah dan meminta pemerintah untuk segera mecabut PP tersebut.

“Tapi ya tetap bermasalah dan sebaiknya dicabut…” tandasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan aturan baru yakni PP Nomor 75 Tahun 2021.

Baca Juga: Usik Jokowi, MS Kaban Kena 'Semprot' Ferdinand: Caper!

Aturan baru itu diterbitkan pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly di hari yang sama.

Dalam PP tersebut, salah satu poinnya membolehkan Rektor rangkap jabatan, dan yang dilarang adalah menjadi direksi BUMN/BUMD.

Sebelumnya, Ade Armando juga mengkritik Presiden Jokow soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Ia pun menilai jika PPKM telah merugikan rakyat kecil.

“Pak Jokowi, mohon hentikanlah PPKM ini,” cuitnya, dalam akun Twitternya @AdeArmando1, Sabtu (17/7/2021).

“Rakyat menderita. Kalau saya sih bisa kerja di rumah. Rakyat tidak bisa. Mereka hanya bisa hidup kalau boleh keluar rumah,” lanjut dia. 

Tak hanya itu, ia juga ikut membagikan pernyataannya dengan video Denny Siregar yang mengkritik PPKM Darurat.

Dalam video tersebut, Denny menyebut terjadi beberapa keributan antara pedagang kecil dengan petugas PPKM Darurat.

Karena itu, ia menilai letupan kecil di berbagai daerah merupakan sebuah tanda PPPKM ini sudah ditolak masyarakat.

“PPKM Darurat ini menurut saya bahaya kalau diteruskan atau diperpanjang,” ungkap pegiat media sosial itu.

Sementara itu, terkait PPKM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hingga lima hari kedepan atau sampai tanggal 25 Juli 2021.