Petinggi Demokrat Jingkrak-Jingkrak Dengar PDIP Salahkan Jokowi, Akhirnya Siuman...

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, ikut memberikan respons atas kritikan Politisi PDIP, Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak mau menerapkan lockdown dalam mengatasi Covid-19.

Karena hal itu, anak buah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) senang betul karena politisi PDIP berani mengkritik Jokowi.  Baca Juga: Panas! Anak Buah Bu Mega Vs Cs-nya Mas AHY, Partai Karam, Tukang Nyabu, Denny Malah Ngomporin

“Partai Demokrat tentu menyambut baik kritik keras PDIP kepada Pemerintah Jokowi yang tidak tegas soal lockdown mengakibatkan saat ini terjadi jebakan pandemi,” kata Andi Arief di akun twitter pribadinya, @Andiarief__ cetusnya, dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Senin (2/8/2021).

Menurut dia, politisi partai pendukung pemerintah akhirnya telah siuman.

Pasalnya, selama ini hanya partainya dan PKS yang selalu memebrikan kriitik kepada pemerintah.

“Suara Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan bak gayung bersambut, partai koalisi pemerintah siuman,” jelas dia. Baca Juga: Demokrat Dituduh Jadi Dalang Jokowi End Game, Anak Buah AHY: Demi Rakyat...

Diketahui sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 tiba di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown,” jelas Effendi Simbolon, seperti dilansir detikcom, Sabtu (31/7/2021).

“Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi,” katanya.

“Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujarnya lagi.

Baca Juga: Menohok Bos! Pasukan AHY Habis Dikata-katain Dewi PDIP, Ngaku Demokrat Partai Bersih, Tapi...

Menurutnya, Jokowi yang tak mau mengambil kebijakan lockdown ini bisa dianggap tidak patuh pada konstitusi.

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun,” tegasnya.

“Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” sambung dia,

Selain itu, ia juga menyayangkan pemerintah yang kebanyakan melakukan Zoom meeting membahas penanganan pandemi Covid-19, yang dia anggap tidak penting bagi rakyat.

Menurut Effendi, implementasi ke lapangan jauh lebih penting.

“Makanya saya bilang ngapain kalian pejabat diskusi Zoom gitu-gitu. Nggak penting ditonton rakyat, sama sekali tidak penting. Rakyat tidak perlu ditampilin itu,” katanya.