Soal Cat Pesawat, Demokrat ke PDIP: Dulu Era SBY Keuangan Negara Kita Bagus, Gak Kaya Sekarang

Partai Demokrat dan PDIP kembali berseberangan soal sikap politik, terutama terkait polemik pengecatan pesawat kepresidenan. 

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat angkat bicara soal sikap resmi partai berlambang bintang mercy tersebut, dan berikut catatannya:

Pertama, publik mesti mengingat, kalau Presiden Joko Widodo, Fraksi PDIP, dan tim sukses Joko Widodo, menolak pembelian pesawat kepresidenan oleh Presiden ke-6 RI, Bapak SBY, pada tahun 2014. Kata Presiden Joko Widodo yang ketika itu masih Gubernur DKI Jakarta, Fraksi PDIP yang diwakili Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait tim sukses Bapak Joko Widodo waktu itu, pesawat kepresidenan belum saatnya dibeli. Menurut mereka, lebih baik buat pendidikan dan kesehatan, atau buat mengelola bencana, bahkan mengusulkan untuk dijual kembali. 

Padahal, bagus mana APBN era SBY waktu itu dengan era sekarang? Publik kan tahu dulu kuat sekali keuangan negara kita. Kita juga belum dilanda pandemi seperti sekarang.

Lalu, baru di era SBY-lah, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan setelah 69 tahun merdeka. SBY, membeli pesawat karena memikirkan keselamatan dan kepentingan presiden-presiden selanjutnya setelah. SBY pun hanya menggunakan beberapa bulan dan beberapa kali saja karena tidak setiap hari digunakan.

Kedua,

Politikus PDIP Arteria Dahlan ini mengidap sindrom lupa dengan UU MD3. Mimpi kali dia kalau DPR RI itu, termasuk Partai Demokrat ketika itu sudah membahas dan menyetujui pengecatan pesawat kepresidenan. 

Nomenklatur pengecatan pesawat itu merupakan satuan tiga, dan berdasarkan UU MD3 DPR tidak bisa mengecek sampai ke satuan tiga. 

Selaku anggota Dewan yang terhormat, seharusnya Arteria sangat paham dengan UU MD3 yang layaknya buku panduan dasar anggota Dewan. Belagak bahas-bahas prosedur administrasi hukum, tapi ternyata UU MD3 saja tidak paham, lalu sebar hoax Demokrat sudah menyetujui anggaran pengecatan pesawat itu.

Ketiga, 

"Kalau memang paham proses administrasi hukum, mungkin Arteria baca dulu baik-baik UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pemerintah itu bisa melakukan realokasi dan refokus anggaran negara untuk dipindahkan ke penanganan pandemi covid-19, termasuk anggaran buat cat pesawat bisa dialihkan ke anggaran untuk penanganan pandemi," kata Herzaky. 

"Jadi, entah memang tidak paham, atau mau berbohong, ketahuan Arteria dan teman-temannya itu tidak benar kalau berdalih ini sudah dianggarkan sejak tahun 2019, lalu sah-sah saja digunakan anggarannya,".

Terakhir, pengecatan pesawat ini momentumnya sangat tidak tepat. Negara ini masih sekarat akibat penanganan covid-19 yang seakan tidak terarah dan tidak ada peta jalan yang terukur. Anggaran untuk penanganan covid-19 masih banyak berhutang. Kekurangan oksigen masih terus terjadi, obat langka, vaksin malah kosong di mana-mana, dan masih banyak insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.

Seharusnya setiap anggaran yang ada, diutamakan untuk menyelamatkan nyawa dulu.

Sudah anggaran terbatas, banyak hutang, ini dana yang ada malah tidak digunakan untuk fokus menyelamatkan manusia. Ini menimbulkan kesan kalau pemerintah ini entah memang tidak niat atau tidak fokus menyelamatkan nyawa rakyat selama pandemi.

Jangan karena gagap dan gagal menangani pandemi ini, lalu menuduh pihak-pihak yang konsisten memperjuangkan nyawa rakyat seperti Partai Demokrat, hanya untuk mencari kambing hitam dan mengalihkan perhatian publik dari kegagalan pemerintah menangani pandemi.