Taliban Perintahkan Wanita Afghanistan untuk di Rumah Saja, Pengamat: PBB Gagal

Ketakutan meningkat bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan setelah Taliban menyuruh perempuan pekerja untuk tinggal di rumah. Para perempuan mengakui bahwa mereka tidak aman di hadapan tentara kelompok militan.

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan pada konferensi pers, Selasa (24/8/2021) bahwa perempuan tidak boleh pergi bekerja untuk keselamatan mereka sendiri. Sikap itu merusak upaya kelompok untuk meyakinkan pengamat internasional bahwa kelompok itu akan lebih toleran terhadap perempuan daripada ketika mereka terakhir berkuasa.

Baca Juga: Tegas! Tahu Berkuasa di Afghanistan, Bank Dunia Ambil Langkah Mengejutkan buat Taliban

Instruksi itu datang pada hari yang sama ketika Bank Dunia menghentikan pendanaan di Afghanistan, dengan alasan kekhawatiran tentang keselamatan perempuan. Hanya dalam beberapa jam PBB menyerukan "penyelidikan yang transparan dan segera" atas laporan pelanggaran hak asasi manusia sejak pengambilalihan Taliban.

Mujahid mengatakan panduan untuk tinggal di rumah akan bersifat sementara, dan akan memungkinkan kelompok tersebut menemukan cara untuk memastikan bahwa perempuan tidak "diperlakukan dengan cara yang tidak sopan" atau "Tuhan melarang, disakiti." Dia mengakui tindakan itu diperlukan karena tentara Taliban "terus berubah dan tidak terlatih."

"Kami senang mereka memasuki gedung, tetapi kami ingin memastikan mereka tidak menghadapi kekhawatiran apa pun," katanya, dikutip laman CNN, Kamis (26/8/2021).

"Oleh karena itu, kami telah meminta mereka untuk mengambil cuti dari pekerjaan sampai situasi kembali normal dan prosedur terkait perempuan diberlakukan, kemudian mereka dapat kembali ke pekerjaan mereka setelah diumumkan," ujarnya.

Ketika terakhir berkuasa antara tahun 1996 dan 2001 kelompok militan melarang perempuan dari tempat kerja, menghentikan mereka meninggalkan rumah tanpa pendamping dan memaksa mereka untuk menutupi seluruh tubuh mereka.

Kelompok itu bersikeras bahwa era baru yang bertanggung jawab akan lebih moderat, tetapi para pemimpin Taliban telah menolak untuk menjamin hak-hak perempuan tidak akan dilucuti dan banyak yang telah menghadapi kekerasan.

John Fisher, direktur Jenewa di Human Rights Watch (HRW), mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa PBB "gagal menciptakan badan pemantau hak asasi manusia yang kuat dan memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi rakyat Afghanistan."

Dia mengatakan resolusi itu "adalah tamparan di wajah para pembela hak asasi manusia Afghanistan dan aktivis hak-hak perempuan yang menyaksikan dengan ngeri ketika aturan hukum runtuh di sekitar mereka."