PDIP dan PSI Disebut Berlebihan, Anies Baswedan Mau Dikerjain Soal Ini...

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mau dikerjain PDIP dan PSI. Kedua partai pendukung pemerintah itu, mengajukan hak interpelasi soal Formula E. Sayangnya, rencana mereka tidak didukung partai lain.

Kemarin, anggota Fraksi PDIP dan PSI DPRD Jakarta ramai-ramai mendatangi ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi untuk menyerahkan usulan hak interpelasi terhadap Anies. Di dalam ruangan Pras -sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi- mereka tidak lama.

Baca Juga: Anies Baswedan Siap Hadapi Gugatan Warga di PTUN Soal Ini...

Mereka langsung keluar ruangan dan menghampiri wartawan yang sudah menunggu di depan ruangan Ketua DPRD. Pada kesempatan ini, yang tampil Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Rasyidi.

Rasyidi menjelaskan alasan pihaknya mengajukan hak interpelasi karena adanya temuan BPK yang menyebutkan gelaran Formula E dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, anggaran daerah juga tengah defisit karena penerimaan yang melorot akibat pandemi.

“Dari laporan hasil pemeriksaan BPK, Formula E itu bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian. Sehingga hal inilah yang kami ingin tanyakan pada Bapak Gubernur,” ujar kader banteng ini.

Rasyidi membeberkan, sebenarnya, selain PDIP dan PSI, ada salah seorang anggota DPRD Fraksi Demokrat. Kader partai berlogo mercy itu awalnya memberikan dukungan. Namun, kemudian menarik dukungannya lagi.

“Itu kan masalah partai masing-masing ya. Walaupun di DPRD mewakili rakyat, tapi mereka utusan dari partai,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Pras menegaskan, akan segera menindaklanjuti. Total ada 33 politisi yang menekan hak interpelasi. 25 dari PDIP dan 8 dari PSI. “Dari sini saya terima dan ini harus ditindaklanjut. Di-Bamus-kan untuk dilaksanakan dalam paripurna,” janjinya.

Namun, sayang usulan hak interpelasi buat Anies ini, tidak mendapat dukungan parpol lain di Kebun Sirih.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, Golkar menolak pengajuan hak interpelasi sekalipun tak setuju Formula E digelar di tengah pandemi Covid-19. Dia menyarankan, sebaiknya seluruh fraksi bersatu menangani wabah Covid-19 di Ibu Kota.

“Prinsipnya, kalau 2022 kita lebih fokus kembalikan uangnya. Tapi kalau mau pakai interpelasi gara-gara itu, Golkar juga nggak setuju. Mendingan batalkan Formula E, lalu kembalikan uangnya buat masyarakat,” tegasnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menilai, penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan Anies terkait gelaran Formula E, masih prematur. Menurutnya, banyak cara lain untuk menggali keterangan dari Anies soal rencana gelaran mobil listrik itu.

“Interpelasi ini kan kesannya seolah-olah Gubernur begitu tertutup sehingga tidak bisa memberikan informasi lagi, sehingga kita memerlukan cara-cara yang ada Undang-undangnya,” kata Aziz, kemarin.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menghormati hak interpelasi yang dijalankan kedua fraksi tersebut. Namun, Rani memastikan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak akan mengikuti langkah itu.

“Kita menghargai sikap teman-teman PSI dan PDIP karena itu memang haknya masing-masing fraksi dan perorangan. Setiap partai pasti ada arahannya. Menurut saya, banyak cara yang lebih baik selain interpelasi untuk bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta,” ujar Rani, kemarin.

Bagaimana tanggapan Anies? Sampai tadi malam, Anies belum berkomentar.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menghormati PDIP dan PSI. Menurut dia, interpelasi merupakan hak demokrasi setiap fraksi di DPRD. Hanya saja, jika Formula E yang dipersoalkan, pihak Pemprov sudah sering menjelaskan secara rinci.

“Program ini sudah lama direncanakan tahun 2020/2021. Karena pandemi diputuskan 2022. Jakpro dan Disporda terus berkoordinasi agar masyarakat kegiatan ini bisa dilaksanakan. Semoga sesuai dengan harapan Formula E dapat dilaksanakan tahun depan,” ujar Riza.

Politikus Gerindra itu juga memastikan, hak interpelasi yang diajukan dua fraksi tidak akan mengganggu kinerja Anies. Sebab, sudah ada tim yang menangani masing-masing bagiannya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggap, PDIP dan PSI sedang ngerjain Anies dengan interpelasi soal Formula E. “Upaya PDIP dan PSI menekan Anies terlalu jauh dan berlebihan. Nuansa politiknya lebih kental dibanding nuansa pengawasan legislatif,” ujar Dedi.

Sebab, menurutnya, interpelasi hanya mungkin terjadi jika gubernur melanggar undang-undang. Sedangkan persoalan Formula E yang menjadi alasan PDIP dan PSI, tidak cukup kuat. Terlebih, jika Pemprov DKI punya argumentasi yang kuat.

Sementara, Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, kasus ini justru bisa dijadikan momentum oleh Anies meningkatkan citranya. Tinggal bagaimana Anies menghadapinya.

“Mas Anies, sampaikan saja apa adanya. Dan kalau memang benar, pasti didukung masyarakat DKI Jakarta,” saran Hendri.