Dulu Ada Gubernur Tantangin DPRD untuk Interpelasi, Eh Gubernur Sekarang Ngumpet di Ketek DPRD

Politisi Ferdinand Hutahaean, memberikan sindiran keras kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait interpelasi DPRD DKI.

Karena itu, pihaknya pun justru mengungkit mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang jelas-jelas menantang interpelasi DPRD DKI terhadap dirinya terkait transparansi anggaran.

Namun kekinian, Gubernur saaat ini malah takut dengan interpelasi.  Baca Juga: Sering Bombardir Pemerintah dan Ngaku Jadi Tokoh, Aktivis Tionghoa yang Anti Ahok Ditampar Keras!

“Dulu, ada Gubernur DKI yg menantang DPRD mengiterpelasi dirinya soal anggaran dan transparansi, namanya Ahok BTP,” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Senin (29/8/2021).

“Skrg, ada Gubernur DKI takut di interpelasi dan sembunyi dibalik KETEK BAU anggota DPRD Partai pendukungnya, namanya Anies Baswedan,” imbuh dia. Baca Juga: Mantan Anak Buah Ahok Semangat Banget Lempar Isu Interpelasi untuk Anies

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik, mengatakan sebanyak 7 fraksi yang terdiri dari 73 orang anggota dewan tidak setuju dengan usulan interpelasi Gubernur Anies Baswedan soal hajatan Formula E.

Orang Gerindra tersebut mengatakan anggota tersebut ingin Pemprov DKI untuk fokus menangani pandemi Covid-19.

“Kami 7 fraksi setara dengan 73 anggota tidak akan ikut interpelasi PSI dan PDIP yang setara 33 anggota,” katanya, kepada wartawan, Jumat (27/8/2021) kemarin.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa syarat interpelasi Anies Baswedan adalah 51 anggota DPRD DKI Jakarta. Karena itu, pihak-pihak yang tidak menekan surat usulan tersebut akan fokus mendorong Anies menangani pandemi Covid-19. 

“Syarat di paripurna 50 plus 1. Interpelasi kandaslah. Kita lebih baik dorong eksekutif ngurus Covid sampai tuntas biar rakyat bisa aktifitas ekonomi jalan,” kata dia.

Diketahui, sebanyak 33 anggota dewan dari PDIP dan PDIP pada Kamis (26/8) sore mengajukan surat interpelasi Anies Baswedan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.