Corona Ada Hingga 10 Tahun Lagi, Kita Saat Ini Masih di 'Rest Area'

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menyatakan, virus Covid-19 tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu satu atau dua tahun ke depan. Perjuangan menghadapi pandemi Corona dianggap sebagai perjalanan yang panjang.

Karena itu, Ketua Umum PDUI Abraham Andi Padlan Patarai mengatakan, menurunnya angka Covid-19 hari ini diibaratkan sebagai rest area untuk beristirahat sejenak. Tapi, dalam posisi istirahat pun, semuanya mesti tetap fokus pada tujuan utama. Yaitu, terbebas dari pandemi.

Baca Juga: Jokowi Berkali-kali Bilang Tidak, Wacana Presiden 3 Periode Sulit Hilang seperti Corona

“Harus diingat, dalam perjalanan panjang itu ada rest area. Sekarang kita bisa melakukan jeda lalu menilai apakah yang kita lakukan ini sudah betul,” ujar Abraham dalam diskusi virtual, kemarin.

Evaluasi mesti dilakukan untuk merumuskan strategi sebagai “bekal” dalam menghadapi perjalanan selanjutnya. Bram -sapaan akrab Abraham- memprediksi, pandemi virus Corona masih akan terjadi selama lima sampai 10 tahun ke mendatang. Sebab, virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China ini masih terus bermutasi.

“Ini harus disiapkan. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan panjang,” imbaunya.

Selama menempuh perjalanan panjang, banyak dokter yang gugur. Tercatat, ada 688 dokter yang jadi korban Covid-19.

“Mereka itu senior, guru besar, aktivis dan para klinisi yang bekerja sepenuhnya untuk kesehatan,” ungkap Bram.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Ira Cyndira Tresna memastikan, Pemerintah sudah memiliki strategi untuk penanganan Covid-19. Mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan. Salah satunya, menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel.

Berbagai kebijakan yang dibuat Pemerintah, dipastikan dibuat berdasarkan masukan dari berbagai pakar dan ahli dibidang kesehatan, termasuk para dokter atau para epidemiolog.

“Pola penanganan Covid-19 juga dikoordinasikan oleh Komite Penanganan Covid-19 Percepatan Ekonomi Nasional atau KPCPEN,” tuturnya.

Ira menjelaskan, di dalam KPCPEN semua Kementerian terlibat dan berkoordinasi sebelum melahirkan kebijakan di tengah pandemi. Dalam penerapannya juga dibutuhkan komitmen bersama.

“Jadi antara Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bersatu dalam penanganan Covid-19,” terangnya.

Tetapi ditambahkan Ira, kebijakan Pemerintah Pusat selalu fleksibel. Kebijakan dapat diinterpretasikan sebagai instrumen yang melekat pada keseharian seluruh masyarakat. Baik dari tingkat rumah tangga, komunitas, pemerintah daerah maupun level negara.

“Di mana masing-masing memiliki andil dalam mewujudkan kebijakan dalam penanganan anemia agar lebih baik,” tandasnya.