BPS: Hingga Maret 2021, Angka Kemiskinan Jabar Masih di Bawah Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat hingga Maret 2021, persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,40 persen di bawah Nasional sebesar 10,14 persen. Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan juga terlihat masih tinggi baik di level Jawa Barat maupun Nasional.

Meski demikian secara umum, persentase penduduk miskin di Jawa Barat masih di bawah Nasional.  Baca Juga: BPS Catat Perbaikan Ekspor Capai US$21,42 Miliar per Agustus 2021, Naik 21% dalam Sebulan

Demikian diungkapkan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Dyah Anugrah Kuswardani disela webinar Kupas Tuntas Kemiskinan di Tengah Pandemi : Memahami Data dan Situasi Kemiskinan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka perayaan Hari Statistik Nasional 2021, Rabu (22/9/2021).

Dyah menjelaskan pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menjadi 4,20 juta jiwa atau 8,40 persen dari total penduduk Jawa Barat. Artinya, terjadi kenaikan 8,55 ribu jiwa pada Maret 2021 dibandingkan September 2020. 

Saat Pandemi Covid-19, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa cepat dan dinamis. Sebagaimana rumah tangga yang dikategorikan tidak miskin secara cepat dan dinamis bisa berubah menjadi miskin. 

"Apalagi jika dikaitkan dengan program perlindungan sosial,"ujarnya

Sampai saat ini data kemiskinan BPS masih menjadi rujukan utama bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah maupun stakeholders terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Namun demikian, dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada tataran makro maupun mikro, masih ada kesimpangsiuran terkait pemahaman indikator kemiskinan. 

Dyah juga mengungkapkan adanya webinar ini adalah untuk menyosialisasikan indikator statistik yang dihasilkan BPS serta pemanfaatannya, khususnya terkait indikator kemiskinan, serta memberikan gambaran terkait situasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19. 

"Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait indikator kemiskinan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kesadaran terhadap pentingnya data statistik dalam setiap penentuan suatu kebijakan,"ungkapnya

Adapun Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik,  Ateng Hartono memberikan gambaran umum kemiskinan di level Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan)," pungkasnya.