PDIP Sanksi Kader Ikut Deklarasi Capres: Aneh, Mestinya Senang Punya Ganjar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai sikap PDIP aneh karena melarang kadernya terlibat deklarasi Calon Presiden (Capres) 2024. 

Ujang menilai pelarangan dan pemberian sanksi bagi kader yang melanggar tersebut bisa saja merupakan bentuk kepanikan dan bagian dari cara PDIP untuk menganjal Ganjar Pranowo. 

Sementara, lanjut dia, di saat yang sama PDIP ingin memuluskan Puan Maharani maju dalam pencalonan presiden 2024 nanti. 

Baca Juga: PDIP Ancam Sanksi Kader Nyolong Start Pilpres, Relawan Ganjar Meradang Gak Ketulungan

Menurut Ujang, seharusnya PDIP senang karena ada kadernya seperti Ganjar Pranowo, yang memiliki elektabilitas tinggi. 

"Sikap yang aneh, karena mestinya PDIP senang karena ada kadernya seperti Ganjar yang memiliki elektabilitas di atas," ujar Ujang  kepada JPNN.com, Kamis (23/9). 

Akademisi Universitas Al Azhar Jakarta itu menilai sikap PDI Perjuangan itu untuk meredam dukungan kepada kader partainya, selain Puan Maharani, digadang-gadang maju pada Pilpres 2024. 

"Mungkin karena di PDIP ada putri mahkota Puan, maka keinginan Ganjar sedikit terganjal di PDIP," ungkap Ujang.

Menurut dia, fenomena deklarasi capres itu merupakan dinamika politik yang akan selalu hadir dan ada dalam menghadapi kompetisi pemilihan presiden (pilpres).

Oleh karena itu, kata Ujang, kader-kader yang ingin ikut deklarasi untuk Ganjar tidak diganjal.

Baca Juga: Ada Kabar Bahagia, Anies Baswedan Mengucap Kata Syukur

“Supaya dinamika dan demokratisasi di internal PDIP juga tumbuh,” jelasnya. 

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan kader partainya yang ikut-ikutan deklarasi calon presiden sebelum adanya penetapan oleh partai akan diberikan sansi tegas.