Miris, Naftali Bennett Ketahuan Ogah Bicarakan Konflik Israel-Palestina di PBB

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pidato perdananya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (27/9/2021), tidak menyebutkan konflik Israel dan Palestina. Dia malah berusaha menggambarkan Iran sebagai ancaman bagi keamanan global.

Tak seperti pemimpin Israel sebelumnya, Bennett tak mengkritik PBB. Ia juga tidak menyebut Presiden Palestina Mahmoud Abbas atau Palestina sekali pun dalam pidato 25 menitnya. Sebagai perdana menteri, dia telah menolak seruan untuk pembicaraan damai dengan Palestina, meskipun dia berharap mempromosikan hubungan ekonomi yang lebih baik untuk mengurangi masalah.

Baca Juga: Nihil Partisipasi Taliban dan Myanmar, Sidang Majelis Umum PBB Resmi Ditutup

Ketimbang membahas Palestina, Bennett berapi-api ketika menyinggung Iran dalam kesempatan berbicara di depan perwakilan banyak negara itu. "Sudah terlalu lama, Israel ditentukan oleh perang dengan tetangga kita. Tapi ini bukan tentang Israel. Ini bukan tentang orang Israel," ujar Bennett, Senin.

"Program nuklir Iran telah mencapai titik kritis dan begitu pula toleransi kami. Kata-kata tidak menghentikan putaran sentrifugal," ujar Bennett, mengacu pada proses pengayaan uranium Iran.

Bennett menyebut Presiden baru Iran, Ebrahim Raisi, penjagal Teheran atas peran masa lalunya dalam menekan perbedaan pendapat politik dan menuduh Iran mempersenjatai, mendanai, dan melatih musuh-musuh Israel di seluruh wilayah. Dia mengatakan bahwa campur tangan Iran telah membawa bencana ke negara-negara, seperti Lebanon, Suriah, dan Yaman.

"Setiap tempat yang disentuh Iran gagal," kata Bennett mengklaim bahwa kegiatan Iran mengancam seluruh dunia.

Dalam sebuah balasan di lantai Majelis Umum pada Senin (27/9) malam, Duta Besar Iran untuk PBB Payman Ghadirkhomi menuduh Bennett membuat tuduhan tak berdasar. Pemimpin Israel itu dinilai menggunakan bahasa yang mengancam Iran.

"Rezimnya harus menghindari kesalahan perhitungan dan langkah petualangan di kawasan itu," ujar Ghadirkhomi.

PBB telah menjadikan resolusi konflik Israel-Palestina sebagai prioritas tinggi selama beberapa dekade. PBB pun dituding Israel bahwa badan dunia itu bias dan tidak adil.

Perlakuan Israel terhadap Palestina sering dikritik di badan-badan PBB, termasuk Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia. Pada 2012, atas keberatan Israel, Palestina diberikan status pengamat nonanggota di PBB.

Status itu memungkinkan Palestina untuk bergabung dengan sejumlah badan internasional. Keterlibatan ini termasuk Pengadilan Kriminal Internasional yang sekarang sedang menyelidiki kemungkinan kejahatan perang Israel.

Dalam pidato yang luar biasa keras di Majelis Umum pada 24 September 2021, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberi Israel satu tahun untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan.

Abbas tidak akan mengakui Israel jika mereka menolak untuk menarik diri dari wilayah Palestina. Menurutnya, Palestina menginginkan keadaan masa depan yang merdeka dari pendudukan.

“Kita harus menyatakan bahwa Israel, dan kekuatan pendudukan, memiliki waktu satu tahun untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur. Jika ini tidak tercapai, mengapa mempertahankan pengakuan Israel berdasarkan perbatasan tahun 1967?," ujar Abbas

Abbas juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional dan menyatakan kesediaan untuk bekerja sepanjang tahun dalam menyelesaikan status akhir Israel dan Palestina sesuai dengan resolusi PBB. Abbas menuduh Israel melakukan praktik apartheid dan pembersihan etnis.

Abbas menggunakan istilah yang jarang digunakan demi negosiasi yang sedang berlangsung terkait solusi dua negara. "Palestina siap untuk pergi ke Mahkamah Internasional mengenai masalah legalitas pendudukan tanah negara Palestina," kata Abbas.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dilaporkan membahas perkembangan situasi negaranya dengan Israel bersama Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Diskusi ini dilakukan di sela-sela sesi ke-76 Majelis Umum PBB di New York. 

Dilansir dari Wafa News, Minggu (26/9/2021), Al-Maliki memberi penjelasan kepada Sekjen PBB tentang pelanggaran Israel yang sedang berlangsung di Palestina yang diduduki. Pelanggaran yang terus terjadi seperti pembongkaran rumah, pengusiran paksa, eksekusi lapangan, penangkapan sewenang-wenang, pengepungan Gaza, dan serangan harian yang ada dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina.

Menlu menekankan bahwa pertemuannya dengan Sekjen adalah awal dari tindakan diplomatik dan internasional untuk memobilisasi momentum yang diperlukan. Hal ini untuk melaksanakan apa yang dinyatakan dalam pidato Presiden Mahmoud Abbas di hadapan Majelis Umum PBB, yang mengarah pada perlindungan hak-hak  orang-orang kita di tanah mereka.

Dia juga menekankan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam pidato Presiden didasarkan pada aturan hukum internasional dan resolusi PBB. Sesuatu yang dengan suara bulat, negara-negara menyepakati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan untuk Negara Palestina, dan kembalinya pengungsi.

Al-Maliki mengulangi seruan kepada PBB untuk membentuk mekanisme perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, untuk mengadakan konferensi perdamaian di bawah naungan Kuartet Internasional.

Kuartet itu nantinya diharapkan memaksa Israel memikul tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan, dan bekerja untuk membongkar. Sistem apartheid Israel di Negara Palestina yang diduduki.

Guterres dan Al-Maliki juga membahas Proses Perdamaian Timur Tengah dan menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap solusi dua negara dan kebutuhan untuk membangun kondisi untuk kembali ke negosiasi yang berarti.