Soal Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Hukum 125 Pegawai

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  membentuk Inspektorat Bidang Investigasi sebagai upaya memberantas mafia tanah.

Dengan adanya Inspektorat tersebut, Kementrian ATR/BPN sejauh ini sudah menghukum sebanyak 125 pegawai mereka dengan hukuman berat,sedang, disiplin.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal menegaskan bentuk keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam memerangi mafia tanah salah satunya ialah dengan menindak oknum-oknum di jajaran internal jika terbukti ikut di dalam praktik mafia tanah.

"Kita sudah, ini kita tidak bangga ya menghukum 125 pegawai. Tetapi ini bentuk daripada pembinaan, yang bisa dibina kita bina tetapi yang tidak bisa di antaranya kita berhentikan, jadi ada hukuman berat. Jadi itu yang kami lakukan sebagai bentuk keseriusan kami apabila seseorang melanggar hukum," kata Sunraizal di Jakarta, kemarin.

Sementara itu Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto yang juga Ketua Tim Satuan Tugas Anti Mafia Tanah (Satgas Mafia Tanah) mengatakan banyak modus operandi pelaku mafia tanah seperti mulai dari pemalsuan dokumen, menduduki lahan tanpa hak atau mencari legalitas di pengadilan.

Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memerangi mafia tanah salah satunya dengan menggandeng aparat penegak hukum.

"Dengan bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, kita bisa menembus perilaku jahat yang dilakukan mafia tanah itu. Dibutuhkan kerja sama yang kuat baik dengan aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Kita harap masyarakat lebih aktif memberikan informasi ketika ada indikasi terjadinya kejahatan pertanahan, ini sebagai upaya kita melakukan upaya lebih dini," ungkap Harry.