Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Masyarakat Wajib PCR Saat Ekonomi Sulit, Pemerintah Tak Berempati

        Masyarakat Wajib PCR Saat Ekonomi Sulit, Pemerintah Tak Berempati Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Akademisi politik TB. Massa Djafar menilai bahwa pemerintah tak memiliki empati saat mengeluarkan syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali.

        Pasalnya, kewajiban tersebut dikeluarkan di tengah kesulitan ekonomi.

        Massa pun mempertanyakan mengapa harga PCR yang kini mulai melandai baru terjadi belakangan ini dan bukan sejak awal pandemi. Baca Juga: Ekonom Bongkar Kejanggalan Tarif Tes PCR, Ini Alasannya

        “Bayangkan saja berapa harga untuk sekali PCR? Lalu, kenapa bisa harga swab antigen dan PCR makin lama makin turun?” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (27/10).

        Menurut Massa, hal tersebut membuat publik bertanya-tanya berapa harga asli tes PCR dari produsen dan distributornya.

        “Kok bisa hari ini tembus ke harga terendah yang diterapkan di Indonesia? sebenarnya PCR ini berapa harganya?” ungkapnya.

        Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional itu mengatakan syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat menjadi beban rakyat.

        Selain itu, Massa mengatakan bahwa spesifikasi hanya untuk penumpang pesawat juga dipertanyakan oleh publik.

        “Lalu, bagaimana untuk transportasi yang lainnya? Mengapa ada perbedaan? Seharusnya di moda transportasi lain perlakuannya juga seketat pesawat,” katanya.

        Oleh karena itu, kondisi ini sudah berada dalam titik paling parah dan pemerintah harus secepatnya mencari jalan keluar dari pandemi.

        “Jangan motif bisnisnya terlihat sekali, publik tak suka melihatnya dan akan jadi curiga,” tuturnya.

        Massa memaparkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas dalam menganalisis kondisi negara.

        “Jadi, pemerintah harus bisa lebih bijak dan kebijakan apa pun yang dikeluarkan itu harus mengutamakan kepentingan publik,” paparnya. Baca Juga: Rocky Gerung Yakin Jokowi Lengser Sebelum 2024, Nama Rizieq Shihab Disebut

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: