Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dibutuhkan Kolaborasi Stakeholders Demi Percepatan Sertifikasi ISPO

        Dibutuhkan Kolaborasi Stakeholders Demi Percepatan Sertifikasi ISPO Kredit Foto: Antara/Syifa Yulinnas
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Melalui Inpres Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), pekebun swadaya dipersiapkan untuk segera mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

        Seperti diketahui, wajib sertifikasi ISPO telah ditetapkan pada 2025, tetapi dalam prakteknya masih banyak pekebun sawit swadaya yang membutuhkan informasi dan pendampingan. PT Musim Mas menjadi salah satu perusahaan yang berhasil mendukung pekebun swadaya mengimplementasikan standar ISPO pasca Inpres Nomor 6/2019.

        Baca Juga: Tidak Ada Hubungan yang Jelas Antara Konsumsi Minyak Sawit dengan Mortalitas

        Saat ini, jumlah pekebun swadaya yang berhasil mendapat sertifikasi ISPO di bawah dukungan PT Musim Mas mencapai 612 pekebun dengan luas 1.159,89 hektar di Kabupaten Labuhanbatu; 296 pekebun dengan luas 430 hektar di kabupaten Rokan Hulu; dan 318 pekebun dengan luas 1.171,82 hektar di Pelalawan Siak.

        Manager Independent Smallholders PT Musim Mas, Rudman Simanjuntak mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendampingi pekebun swadaya di sekitaran perusahaannya.

        “Hingga saat ini binaan PT Musim Mas telah mencapai 1.226 pekebun dengan luasan pekebun tersertifikasi 2.761,71 tersertifikasi ISPO 2021,” ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Forum Petani Sawit Keberlanjutan Indonesia (FORTASBI) bersama PT. Musim Mas didukung Kementerian Pertanian dan UNDP dengan tema #ApaKataPekebun Vol. 3: Implementasi Standar ISPO Baru oleh Pekebun Swadaya-Menggali Tantangan dan Pembelajaran pada Selasa, 26 Oktober 2021. 

        Sementara itu, Group Manager Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak, Joko Prasetyo menyampaikan bahwa di lapangan masih ditemukan tantangan dalam mengurus STDB dan SPPL bagi pekebun. “Kami, ingin aspirasi percepatan ISPO yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah,” kata Joko.

        Meski begitu, ia memberikan apreasiasi kepada tim Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, yang telah terjun langsung ke Pelalawan untuk mendukung pelaksaan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya.

        Ketua KUD Tani Subur, Sutiyana mengatakan, “poin penting yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan ISPO membutuhkan kolaborasi lembaga baik pemerintah pusat, daerah dan NGO lokal yang bekerja di pekebun sawit swadaya,” tegasnya.

        Pernyataan Sutiyana dikuatkan Sulastri pekebun sawit dari Kalimantan Timur. Sulastri yang juga Ketua Internal Control System (ICS) dari Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng (JMK), mengatakan pihaknya dapat mencapai sertifikasi ISPO atas kerjasama atau kemitraan yang terbangun dengan perusahaan.

        “Selain berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO sejak bermitra dengan PT Sinar Mas, Tandan Buah Sawit (TBS) dari Koperasi JMK diprioritaskan oleh perusahaan dan memberikan dampak lain seperti bantuan pupuk hingga pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas pekebun,” ujar Sulastri.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ellisa Agri Elfadina
        Editor: Alfi Dinilhaq

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: