Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemerintah Antisipasi Mobilitas Jelang Libur Nataru Demi Mencegah Lonjakan Kasus

        Pemerintah Antisipasi Mobilitas Jelang Libur Nataru Demi Mencegah Lonjakan Kasus Kredit Foto: Antara/Muhammad Iqbal
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pemerintah terus mengantisipasi mobilitas masyarakat jelang periode libur hari raya Natal dan Tahun Baru 2022. Hal ini penting dilakukan mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sedang terkendali dengan terus menurunnya kasus positif dan kasus aktif yang berkurang setiap harinya. 

        Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, dalam mewaspadai periode akhir tahun, Pemerintah belajar dari pengalaman di tahun 2020. Dimana periode libur akhir tahun lalu berujung peningkatan kasus di Indonesia, bahkan juga terjadi di dunia.

        Baca Juga: Mencegah Covid-19 Bisa dengan Menjaga Kebersihan Mulut dan Hidung, Ini Caranya!

        "Meski demikian, dalam menyusun strategi menghadapi periode libur Nataru, Pemerintah perlu lebih berhati-hati," Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (28/10/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

        Karena, saat ini tren mobilitas sudah mengalami kenaikan, yaitu mencapai 22,14% di pusat belanja, 5,43% di taman, dan 2,68% di tempat retail dan rekreasi. Padahal, kondisi kasus Indonesia yang saat ini sedang berada di titik terendah dan telah menurun selama 15 minggu perlu kita pertahankan agar tidak kembali meningkat pada saat periode libur Nataru

        Terjadinya peningkatan mobilitas menjadi tantangan terbesar. Karena Indonesia harus mempertahankan penurunan kasus seiring dengan pembukaan aktivitas sosial ekonomi. Jika melihat grafik kasus, kenaikan mobilitas ini terjadi  saat kasus menurun setelah puncak yang memicu kenaikan kasus selanjutnya. 

        Bahkan Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peniadaan mudik  Idul Fitri. Nyatanya tidak cukup menekan pergerakan penduduk. Saat peniadaan mudik diberlakukan, mobilitas di pusat belanja naik mencapai 34,14%, di taman naik hingga 20,43% serta di tempat retail dan rekreasi naik 1,43%. 

        Adanya angka mobilitas yang tinggi ini bersamaan munculnya varian Delta yang lebih mudah menular menyebabkan kenaikan kasus signifikan selama 9 minggu pasca Idul Fitri. "Kenaikan kasus ini mencapai 13 kali lipat dari titik kasus terendah pasca lonjakan pertama," ungkapnya. 

        Namun dengan upaya keras, ledakan kasus berhasil diatasi di saat banyak negara lain menghadapi kenaikan kasus signifikan. Jumlah kasus di Indonesia terus menurun dan aktivitas sosial ekonomi kembali dibuka. "Fakta ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan resiliensi dan ketahanan bangsa menghadapi pandemi COVID-19," imbuh Wiku.

        Untuk itu, upaya kolektif seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci mempertahankan kondisi yang cukup baik ini. Sementara dari sisi pemerintah melakukan upaya percepatan peningkatan capaian vaksinasi utamanya dosis kedua. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tertinggi orang yang telah divaksinasi minimal dosis pertama.

        Hal lain yang terus diingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan terlebih ditengah aktivitas dan mobilitas yang semakin meningkat. Jika setiap orang bertanggung jawab untuk memakai masker, rajin mencuci tangan dan sebisa mungkin periode Nataru tidak menyebabkan ledakan kasus COVID-19. 

        Mobilitas meningkat akan aman COVID-19 apabila masyarakat selalu menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Upaya preventif ini akan sukses apabila pengelola fasilitas publik memastikan adanya petugas yang tidak hanya melakukan skrining di pintu masuk melalui aplikasi PeduliLindungi, namun juga mengawasi penerapan protokol kesehatan di dalam fasilitas publik tersebut.  Dan para pengunjung, diminta jangan ragu saling mengingatkan apabila ada yang tidak disiplin protokol kesehatan.

        "Apabila terdapat aktivitas sosial ekonomi yang mulai berjalan atau diuji cobakan namun terbukti menyebabkan klaster atau kenaikan kasus, saya meminta pelaksana dan pemerintah daerah setempat untuk tegas menutup sementara dan mengevaluasi pembukaan aktivitas terkait," tegasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Alfi Dinilhaq

        Bagikan Artikel: