Banyak Regulasi Pertanian Yang Dinilai Tidak Sinergis

WE Online, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menuturkan salah satu hambatan petani adalah masih banyak regulasi di bidang pertanian yang dibuat pemerintah ternyata tidak sinergis.

"Contohnya tahun 2010 pemerintah membuat program 'go organic'. Namun di satu sisi pemerintah malah membuka kesempatan pendaftaran produk pestisida dan subsidi pupuk buatan," kata Manajer Advokasi KRKP Said Abdullah di Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Ia mengatakan, karena banyak kebijakan bidang pertanian yang tidak sinergis maka program Go Organic tersebut tidak berjalan optimal.

"Sehingga, kami rasa pemerintah harus memetakan kelemahan dari berbagai regulasi yang dibuat," katanya.

Terkait keadaan petani saat ini, khususnya petani muda, pihaknya mengusulkan supaya Presiden Jokowi dan Wapres JK mengelurkan kebijakan untuk mendorong petani muda.

"Hal itu bisa dilakukan dengan menggulirkan program pertanian agribisnis," kata dia.

Menurut dia, Menteri Pertanian yang baru diharapkan jangan hanya berfokus pada peningkatan produktivitas hasil pertanian.

"Untuk mengembangan pertanian dan mencapai cita-cita kedaulatan pangan, saya kira pemerintahan yang baru ini harus menerbitkan regulasi yang fokus dan bersinergi dengan keadaan sekarang," kata dia.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah yang baru membuat peraturan untuk mengatur tentang keberadaan petani muda sebagai penerus bidang pertanian di Indonesia. (Ant)