Terkuak Alasan Xi Jinping Tidak Tinggalkan China Hampir 2 Tahun Lamanya

Tamu undangan terpenting absen dari KTT iklim COP26 di Glasgow. Sebagai Presiden China, Xi Jinping memimpin negara yang membuang lebih banyak karbon dioksida daripada gabungan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).

Namun, tak seperti para pemimpin dunia lainnya, Xi tak menyampaikan pidatonya di KTT iklim tersebut. Sebaliknya, ia mengajukan pernyataan tertulis kurang dari 500 kata untuk laman COP26.

Baca Juga: Awas, Partai Komunis Segera Tatap Masa Jabatan Ketiga Presiden Xi Jinping

Pengamat hubungan internasional asal Inggris sekaligus kolumnis Financial Times, Gideon Rachman, pun membeberkan analisisnya soal mengapa orang nomor satu di China tersebut sama sekali tak meninggalkan negaranya selama hampir 2 tahun. Opininya dimuat di laman Financial Times pada Senin (8/11/2021).

Menurut Rachman, absennya Xi Jinping dari COP26 di Glasgow maupun KTT G20 di Roma merupakan bagian dari pola isolasi diri nasional yang lebih luas. Untuk mengatasi pandemi Covid-19, Negeri Tirai Bambu telah memberlakukan salah satu sistem kontrol dan karantina perbatasan paling ketat di dunia.

Warga asing maupun warga China sendiri yang masuk ke negara itu harus dikarantina secara ketat selama minimal 2 pekan. Protokol yang lebih ketat bahkan diberlakukan jika mereka memasuki Beijing, tempat para pemimpin berada.

Jadi, sistem ini pada dasarnya tak memungkinkan warga asing untuk mengunjungi China tanpa tinggal selama beberapa bulan atau bagi kebanyakan warga China untuk bepergian ke luar negeri.

Xi sendiri tak meninggalkan China selama hampir 2 tahun. Ia bertatap muka langsung dengan pemimpin asing terakhir kali dalam pertemuan dengan presiden Pakistan di Beijing pada Maret 2020. KTT Xi yang akan datang dengan Presiden Joe Biden pun akan diadakan melalui konferensi video.

Ketika sebagian besar dunia lockdown, keekstreman protokol China jadi tampak biasa saja. Namun, karena sebagian besar dunia telah kembali mendekati normal, isolasi China semakin menjadi anomali, menurut Rachman.

Pengaruhnya pada bisnis internasional sudah terlihat. China terus berdagang dan berinvestasi dengan dunia luar. Namun, hubungan bisnisnya sedang renggang.

Menurut laporan kamar dagang asing di China, eksekutif internasional akan meninggalkan negara itu, tetapi ia belum diganti. Peran Hong Kong sebagai pusat bisnis global pun telah terpukul.

Di sisi lain, menurut Rachman, kepemimpinan China sebenarnya tengah menyambut sejumlah perkembangan. Seorang rekan di Chatham House di London, Yu Jie, berpendapat kalau Xi dapat mempercepat jalan menuju kemandirian nasional berkat pandemi.

Kebijakan itu dimulai jauh sebelum pandemi melalui kampanye 'Made in China 2025' yang mempromosikan teknologi dan produksi dalam negeri. Namun, dengan Covid-19, penekanan pada swasembada ekonomi telah berubah jauh lebih luas, tetapi dengan implikasi berbahaya bagi China dan dunia.

Kebangkitan luar biasa China selama 40 terakhir dipicu oleh 'reformasi dan keterbukaan' ala Deng Xiaoping pada 1980an. Deng melihat kalau keterisolasian Revolusi Kebudayaan oleh Mao Zedong telah menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Rachman, ia cukup rendah hati untuk menyadari kalau China dapat belajar dari dunia luar.

Suasana China saat ini pun sangat berbeda. Rana Mitter, profesor sejarah China di Oxford, menunjukkan bahaya bahwa 'perbatasan tertutup akan menyebabkan pikiran tertutup'. Setelah 40 tahun berkembang pesat, China percaya diri.

Media China menggambarkan Barat, terutama AS, sebagai bangsa yang lebih rendah. Pemerintah China yakin negaranya unggul dalam sejumlah teknologi utama di masa depan, seperti teknologi hijau dan kecerdasan buatan. Menurut Rachman, Beijing juga mungkin yakin kalau dunia kini lebih membutuhkan China daripada China membutuhkan dunia.

Kontrol pandemi juga terkait erat dengan legitimasi politik Xi dan Partai Komunis.

Angka kematian resmi Covid-19 di China kurang dari 5 ribu, dibandingkan dengan 750 ribu kematian di AS. Tak heran, pemerintahan Xi berpendapat bahwa saat AS mengoceh tentang HAM, Partai Komunis China sebenarnya telah melindungi rakyatnya.

Namun, ambisi nol kasus Covid-19 di China kini rentan menjadi jebakan. Ketika dunia luar bertransisi menuju hidup bersama virus dengan tingkat infeksi yang rendah, kontak dengan warga asing mungkin terlihat lebih berbahaya bagi China. Ini mengarah pada penekanan baru pada pembatasan interaksi dengan dunia luar.

Melonggarkan kontrol di dalam negeri pun tak kalah sulit. Pasalnya, varian Delta telah menyebabkan wabah kecil penyakit tersebut di dua pertiga provinsi China.

Menekan wabah ini mendorong kecenderungan kontrol terburuk dari Partai Komunis yang menggunakan teknologi untuk memantau warga lebih dekat. Dalam salah satu momen, lebih dari 30 ribu orang dikurung di dalam Disneyland Shanghai dan dites usai ditemukannya 1 kasus Covid-19.

Kebijakan semacam ini kini menyebabkan sejumlah kontroversi di China. Namun, kontrol tak mungkin dilonggarkan dalam waktu dekat. Pasalnya, pekan ini Partai Komunis mengadakan pertemuan yang mempersiapkan landasan bagi Xi untuk memperpanjang masa kekuasaannya di kongres penting partai pada November 2022. China pun tak akan mau mengambil risiko politik apa pun sebelum itu.

Setelah kongres, China akan memasuki musim dingin, sehingga penyakit ini bisa saja melonjak. Akibatnya, banyak ahli berpikir bahwa kebijakan nol kasus Covid-19 di China dan penutupan perbatasan yang menyertainya akan berlanjut hingga 2023.

Artinya, China akan berada dalam isolasi yang dipaksakannya sendiri selama lebih dari 3 tahun. Perekonomian China sekaligus dunia kemungkinan besar akan menderita sebagai akibatnya, demikian pula kerja sama global.

Namun, dampak terbesar dan paling tak terlihat mungkin melanda warga China sendiri.

Jauh lebih mudah untuk yakin bahwa orang asing berbahaya dan lebih rendah jika Anda tak pernah bertemu dengan mereka. Jadi, ketika China akhirnya terbuka, dunia mungkin menghadapi negara yang banyak berubah.