IAI Inisiasi Terkait Sustainability Reporting, Wamenkeu: Kita Betul-betul Memasuki Era Baru

Dalam rangka Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% - 41% pada tahun 2030. Konsekuensinya, dibutuhkan Rp3.461 triliun untuk pendanaan mitigasi perubahan iklim, dengan kebutuhan terbesar pada sektor energi dan transportasi yang mencapai Rp3.307 triliun. Lebih jauh, dibutuhkan sebuah sistem pelaporan yang mampu mengakomodir dinamika terkini dalam bentuk comprehensive sustainability reporting.

Fakta itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, pada acara Sustainability Roundtable Discussion yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim pada keberlanjutan perekonomian global.

Focus group discussion ini diikuti oleh perwakilan dari institusi strategis, di antaranya Bank Indonesia, OJK, BKF Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas, IAPI, KAP Big Four, hingga berbagai asosiasi yang memiliki concern dan keterkaitan langsung dengan isu sustainability.

Wamenkeu Prof Suahasil mengatakan, penurunan emisi karbon Indonesia di tahun 2030 dapat terjadi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% jika Indonesia mendapatkan bantuan internasional.

“Pendekatan pemerintah terkait perubahan iklim, ujungnya adalah comprehensive sustainability reporting yang perlu kita buat inline dengan standar internasional, namun perlu mendapat perspektif dari konteks pembangunan Indonesia yang sustainable,” ujar Wamenkeu. 

Baca Juga: Sri Mulyani Menghimbau Penguatan Peran Akuntan dalam Recovery Pasca Covid-19

“Saya mengapresiasi IAI yang mengadakan sustainability roundtable discussion ini karena sekarang kita betul-betul memasuki era baru dengan komitmen-komitmen lama yang makin lama makin kuat resonansinya kepada pembangunan dunia dan pembangunan Indonesia,” Prof. Suahasil menjelaskan. 

Menurutnya, meskipun saat ini kita berada di masa pandemi Covid-19 dan berupaya keras menanganinya, namun seyogyanya pandemi ini tidak menghalangi tujuan jangka panjang Indonesia dan dunia, yang antara lain terdiri dari aspek sustainability, climate change, perubahan struktur ekonomi yang sangat productivity based, hingga meningkatkan produktivitas.

Indonesia telah menerima Presidensi G20 untuk tahun 2022 dan kini menjadi leader 20 negara ekonomi terbesar yang menentukan arah dunia ke depan. “Dalam kerangka ini, kita akan melakukan berbagai pertemuan, termasuk tema kritikal sustainability financing yang didukung oleh sustainability reporting. Karena itu, munculnya Corporate Comprehensive Reporting adalah konsekuensi jangka panjang dalam menangani climate change di dunia,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Wamenkeu menyampaikan apresiasinya kepada IAI yang selama 64 tahun turut membangun perekonomian Indonesia melalui berbagai Standar Akuntansi Keuangan, menyediakan akuntan profesional, hingga menjaga integritas dan transparansi entitas ekonomi. Di masa depan, ekonomi Indonesia akan menghadapi tantangan dalam bentuk sustainability yang ke depan akan semakin intens, mendalam, dan menjadi perhatian negara. 

“Saya mengapresiasi adanya comprehensive reporting sehingga membuat transparansi, memberikan baseline, memberi transparansi untuk kepentingan pelaporan, transparansi kepada stakeholders, kepada investor, dan juga kepada perhitungan emisi kita,” Wamenkeu menekankan. 

Dalam konteks ini, Wamenkeu mendukung inisiasi IAI dalam penyelenggaraan Sustainability Roundtable Discussion ini. Ia berpesan, dalam merumuskan standar sustainability reporting, Indonesia tidak berangkat dari titik nol. “Kita harus inline dengan international standards dengan mempertimbangkan perspektif lokal,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Mardiasmo mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin besar serta memiliki dampak pada keberlanjutan dan masa depan global. Pada saat ini, sedikitnya terdapat tiga tantangan besar terkait upaya mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yakni pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi.

Dalam konteks itu, platform keberlanjutan adalah platform utama untuk mengkomunikasikan berbagai dampak dan kinerja dan dampak keberlanjutan. Sustainability Report memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan dampak entitas terhadap berbagai masalah keberlanjutan yang tengah  dihadapi. Ini memungkinkan entitas untuk lebih transparan terkait risiko dan peluang yang dihadapi.

Merujuk pada berbagai dinamika terkini yang terjadi, serta sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan sustainability di Indonesia, IAI telah membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting IAI (Taks Force CCR IAI) sejak 15 Desember 2020. Penetapan ini terkait dengan pengembangan standar akuntansi dan keuangan dunia yang mengusulkan pembentukan International Sustainability Standard Board (ISSB) dibawah struktur tata kelola International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. 

Menurut Mardisamo, seiring pembentukan Task Force CCR ini, IAI mengharapkan kerjasama, dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana aksi pengembangan Sustainability Reporting/Corporate Comprehensive Reporting sesuai kondisi Indonesia dan mengacu kepada referensi inisiatif global.

Baca Juga: Akuntan Indonesia Soroti Aspek ESG: Jadi Perhatian Banyak Investor

Apalagi terkait dengan posisi Presidensi G20 pada tahun 2022 serta nantinya sebagai Ketua ASEAN di tahun 2023, membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam upaya penanggulangan masalah-masalah global yang terkait langsung dengan upaya mewujudkan perekonomian berkelanjutan.

Saat ini di Indonesia terdapat inisiatif sustainability yang dilakukan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga, di antaranya adalah OJK dengan salah satu arah strategi kebijakannya pada 2022, yaitu untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim.

Mardiasmo menambahkan, melalui roundtable dan kegiatan task force ini, IAI berharap mendapatkan masukan yang komprehensif terkait dengan climate risk, indikator sustainability yang lebih baik, hingga praktik kebijakan fiskal yang mempertimbangkan climate risk dan elemen sustainability sebagai faktor penting dalam mendorong stabilitas keuangan.

“Kami juga sangat mengharapkan kesediaan entitas kunci ini untuk nanti bergabung secara ex officio menjadi anggota Task Force CCR IAI yang akan diperluas, agar upaya bersama kita mengawal proses standarisasi pelaporan yang membuat sustainibility reporting di Indonesia dapat kita wujudkan lebih konsisten, transparan dan realible untuk pemangku kepentingannya,” pungkas Wamenkeu periode 2014-2019 itu.