Akuntan Indonesia Soroti Aspek ESG: Jadi Perhatian Banyak Investor

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perubahan iklim menghadirkan risiko keuangan yang nyata bagi ekonomi global. Kebutuhan akan informasi yang jelas, komprehensif, dan berkualitas tinggi tentang dampak perubahan iklim pun kian meningkat. Oleh karena itu, Akuntan menjadi pemegang peranan penting demi memastikan bisnis dan proyek berjalan secara  lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengikuti kaidah Environmental Social Governance (ESG) yang tercermin dalam pelaporan keuangan mereka.

Pada webinar Green and Sustainable Finance: Now and Beyond yang diselenggarakan oleh The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), ASEAN Federation of Accountants (AFA), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menghadirkan diskusi mengenai bagaimana perubahan iklim mempengaruhi lanskap investasi dan finansial di dunia, wilayah Asia Tenggara, serta Indonesia.

Baca Juga: Kumpulan Aplikasi Akuntansi Android

Sejak Paris Climate Agreement di 2015, banyak negara mulai berlomba-lomba untuk mengambil  berbagai komitmen global dan inisiatif berupa regulasi yang ditujukan untuk mengurangi jejak karbon hingga mencapai net zero emission pada tahun 2050. Termasuk Indonesia, yang mana baru-baru ini menetapkan implementasi pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disahkan pekan lalu.

Kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan penerapan Environmental Social Governance (ESG) di dunia industri Indonesia dan membantu mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 mendatang, yakni menurunkan 29 persen emisi gas rumah kaca dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

ESG adalah sebuah sistematika tata kelola lingkungan, sosial, dan operasional perusahaan yang menjadi sebuah nilai penting dalam dunia bisnis dalam mengukur keberlanjutan dan dampak sosial dari investasi atau bisnis di masa depan. Aspek ESG dalam pelaporan kinerja perusahaan pun kian menjadi pertimbangan utama bagi investor.

Awalnya ESG ini berkembang di Eropa, lalu bergeser ke Asia dan kini Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abhayawansa dari Universitas Swinburne dan Carol Adams dari Glasgow University, ditemukan bahwa bisnis yang menerapkan berbagai kegiatan dan kebijakan terkait ESG, cenderung menerima aliran dana yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan bisnis yang tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan ESG.

“Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa mereka yang memiliki dana yang tidak berfokus pada keberlanjutan, dalam hal ini ESG memiliki kinerja yang lebih buruk daripada dana yang memperhatikan tata kelola yang baik dan dampak yang lebih rendah terhadap lingkungan.  Sebagian besar dana ramah lingkungan tersebut berhasil mencatatkan return saham yang lebih besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akan selalu ada hubungan positif antara kinerja ESG dengan kinerja di pasar modal.” kata Elvia Shauki, anggota dari Financial Accounting Standards Board and Comprehensive Corporate Reporting Task Force, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kamis (28/10).

Dalam kesempatan yang sama Executive Director AFA, Aucky Pratama juga turut mengatakan, sebagai akuntan, harus semakin menyadari pentingnya isu keberlanjutan dan lebih penting lagi peran profesi akuntansi dalam membangun kesadaran atau memfasilitasi diskusi di antara para pemangku kepentingan utama dan juga menjembatani kesenjangan antara berbagai isu keberlanjutan (sustainability) dan dampaknya kepada keuangan.

“Green and Sustainable Finance turut menjadi sebuah topik yang menarik bagi banyak akuntan atau praktisi keuangan dan profesional, terutama mengenai bagaimana cara melihat laporan pertanggungjawaban sebuah bisnis yang menerapkan pilar ESG secara baik,” katanya.

Untuk mencapai sistem keuangan hijau dan berkelanjutan, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang masif di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dicanangkan oleh inisiatif ESG global untuk membangun standar sistem pelaporan yang berkelanjutan ini adalah dibentuknya Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) untuk meningkatkan dan memperkuat pelaporan informasi keuangan yang memperhatikan perubahan iklim.

Aucky juga menyampaikan hal ini menjadi penting karena untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050, akan dibutuhkan pendanaan yang sangat besar, diperkirakan sekitar 2 hingga 5 triliun dolar hingga tahun 2030, dan jumlah tersebut akan terus dibutuhkan hingga 2050 demi keberhasilan mencapai target net zero emission tersebut.