Lagi dan Lagi Anak Buah Jokowi Belain MUI, Tegas! MUI Bukan Teroris!

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berupaya melepaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tuduhan tempat berlindungnya teroris.

Menteri Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mengatakan, ditangkapnya salah satu pengurus MUI baru-baru ini tidak terkait dengan MUI sebagai lembaga berhimpunnya para ulama dan cendikiawan muslim.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat bertemu dengan Ketua Umum MUI KH Miftachul Ahyar dan jajaran di kantor Kemenko Polhukam.

Baca Juga: Dengar Nih Kata Pimpinan MPR, Isu Soal Pembubaran MUI Mendingan Hentikan Saja

Ada beberapa poin penting yang disampaikan Mahfud usai pertemuan yang berlangsung pada Senin (22/11) kemarin itu.

"Pertama, penangkapan tiga terduga teroris tidak dilakukan di kantor MUI. Sehingga jangan berpikir bahwa itu ditangkap di kantor MUI. Dan (penangkapan) itu tidak terkait dengan urusan MUI karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI," katanya.

Selain itu, kata Mahfud, Densus 88 juga tidak pernah menyatakan bahwa orang yang ditangkap itu merupakan pengurus MUI. Mahfud justru menilai bahwa penyematan MUI pada personal salah satu terduga teroris yang ditangkap itu dilakukan oleh media.

"Kedua, Densus 88 juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI. Ndak pernah. Polisi maupun Densus. Masyarakat dan medialah yang membuka identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI bidang komisi fatwa. Dan MUI kemudian menonaktifkannya," katanya.

Ketiga, kata Mahfud lagi, pemerintah tidak bisa dan tidak boleh menjawab sekarang ini terkait desakan sebagian kalangan yang meminta bukti keterlibatan oknum pengurus MUI itu dengan tindakan kejahatan terorisme.

Sebab, Mahfud beralasan hal itu akan menggangu proses hukum terhadap terduga teroris. "Ini sedang begini (muncul) lalu diumumkan buktinya nanti yang di luar pada semburat lari semuanya jaringannya. Sekarang proses hukum," katanya.

Dia menambahkan, proses hukum yang sedang berjalan terhadap para terduga teroris telah sesuai dengan ketetuan materil UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Termasuk kapan terduga teroris boleh didampingi pengacara, dan berapa lama pemeriksaannya. Semuanya telah diatur ketat.

"Tetapi meskipun pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ke tiga terduga teroris itu akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," katanya.