Interpol Punya Bos Baru, Pejabat Kontroversial Uni Emirat Arab Dilantik

Interpol pada Kamis (25/11/2021) memilih seorang pejabat kontroversial dari Uni Emirat Arab sebagai presiden barunya selama Majelis Umum tahunan badan penegak hukum internasional yang diadakan di Istanbul.

Mayjen Ahmed Naser al-Raisi, inspektur jenderal di kementerian dalam negeri Uni Emirat Arab dan anggota komite eksekutif Interpol, terpilih untuk satu masa jabatan empat tahun, badan kepolisian global mengumumkan. Dia telah dituduh oleh kelompok hak asasi manusia terlibat dalam penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di UEA, Associated Press melaporkan.

Baca Juga: Banyak yang Mengira Bekas Menteri Inggris Siap Angkat Raisi Jadi Bos Interpol, Faktanya...

Kandidat kontroversial lainnya, Hu Binchen, seorang pejabat di kementerian keamanan publik China, terpilih untuk bergabung dengan komite eksekutif Interpol sebagai delegasi dari Asia.

Hu didukung oleh pemerintah China, yang diduga menggunakan badan polisi global untuk memburu para pembangkang yang diasingkan dan menghilangkan warganya.

Agensi yang berbasis di Lyon, Prancis ini bertindak sebagai perantara untuk layanan kepolisian nasional yang berusaha memburu tersangka di luar perbatasan mereka.

Terpilihnya Al-Raisi dan Hu terjadi saat badan internasional itu mendapat kecaman bahwa sistem "red notice"-nya digunakan untuk mengejar pembangkang atau musuh politik yang diasingkan alih-alih penjahat. Piagam Interpol bagaimanapun, melarang penggunaan pemberitahuan polisi untuk alasan politik.

Interpol mengatakan al-Raisi terpilih setelah tiga putaran pemungutan suara dan menerima 68,9% suara yang diberikan di putaran final.

“Merupakan suatu kehormatan telah terpilih untuk menjabat sebagai presiden Interpol berikutnya,” kata badan kepolisian global mengutip al-Raisi.

“Interpol adalah organisasi yang sangat diperlukan yang dibangun di atas kekuatan kemitraannya. Semangat kolaboratif ini, bersatu dalam misi, yang akan terus saya bina saat kita bekerja untuk membuat dunia yang lebih aman bagi manusia dan komunitas,” katanya.

Pemungutan suara untuk presiden diawasi dengan ketat sejak presiden pertama badan tersebut, Meng Hongwei, menghilang di tengah masa jabatan empat tahunnya dalam perjalanan kembali ke China pada 2018. Kemudian terungkap bahwa ia telah ditahan dan dituduh melakukan penyuapan. dan dugaan kejahatan lainnya.

Al-Raisi dituduh melakukan penyiksaan dan memiliki tuntutan pidana terhadapnya di lima negara, termasuk di Prancis, tempat markas Interpol, dan di Turki, tempat pemilihan diadakan.

Pemilihannya disambut dengan sukacita di UEA tetapi mendapat tanggapan marah dari dua warga Inggris yang mengajukan keluhan.

“Ini adalah hari yang menyedihkan bagi keadilan internasional dan kepolisian global,” kata Matthew Hedges, seorang mahasiswa doktoral Inggris yang dipenjara di UEA selama hampir tujuh bulan pada 2018 atas tuduhan mata-mata. Hedges mengatakan dia disiksa dan dikurung selama berbulan-bulan.

Ali Issa Ahmad, seorang penggemar sepak bola yang mengatakan bahwa dia disiksa oleh badan keamanan UEA selama turnamen sepak bola Piala Asia 2019 mengatakan: “Saya tidak akan menghentikan perjuangan saya untuk keadilan atas penyiksaan dan pelecehan yang saya derita di bawah pengawasan Al-Raisi. Saya berharap Interpol tidak akan membiarkan dia menyalahgunakan orang lain.”

Pengacara mereka, Rodney Dixon, mengatakan kliennya akan “menggandakan upaya mereka untuk mencari keadilan atas penyiksaan mereka dan mengejar Jenderal al-Raisi di pengadilan nasional ke mana pun dia bepergian dalam posisi barunya.”

Hedges diampuni oleh Presiden UEA Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, tetapi pejabat Emirat masih bersikeras Hedges memata-matai badan intelijen MI6 Inggris, tanpa menawarkan bukti pasti untuk mendukung klaim mereka. Dia, keluarganya dan diplomat Inggris telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Aliansi Antar-Parlemen di China, yang mengumpulkan kembali legislator dari seluruh dunia, menyatakan keprihatinan atas terpilihnya Hu ke komite eksekutif Interpol, dengan mengatakan itu memberi China “lampu hijau untuk terus menggunakan Interpol sebagai kendaraan untuk kebijakan represifnya.” Tidak ada komentar langsung dari Beijing.

Di UEA, sekarang menjadi tuan rumah pameran dunia Expo 2020 di Dubai dan menandai peringatan 50 tahun pendiriannya, pejabat Emirat merayakan pemilihan al-Raisi. Menteri Dalam Negeri Saif bin Zayed Al Nahyan mengatakan hal itu menunjukkan “kepercayaan dunia terhadap UEA.”

Al-Raisi memuji para pemimpin UEA, dengan mengatakan “dengan bimbingan dan keahlian mereka, UEA telah menjadi salah satu negara teraman di dunia.” Dia berjanji untuk memodernisasi teknologi Interpol, mempromosikan perempuan dan menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim dan pandemi virus corona.

"Saya juga akan terus menegaskan kembali prinsip inti dari profesi kami - bahwa penyalahgunaan atau perlakuan buruk polisi dalam bentuk apa pun adalah menjijikkan dan tidak dapat ditoleransi," katanya dalam sebuah pernyataan di situs webnya. “Kredibilitas dan kedudukan Interpol dan penegakan hukum global adalah aset terpenting kami.”

Sayed Ahmed Alwadaei, seorang aktivis di Institut Hak dan Demokrasi Bahrain, memperingatkan pemilihan al-Raisi “mewakili awal era yang berbahaya, dengan rezim otoriter sekarang dapat mendikte kepolisian internasional.”

“Tidak ada yang aman dari penyalahgunaan Interpol dan rezim otoriter,” kata Alwadaei dalam sebuah pernyataan.

Al-Raisi menggantikan Kim Jong Yan dari Korea Selatan, seorang wakil presiden yang dengan cepat terpilih sebagai pengganti untuk menjalani sisa masa jabatan Meng.

Meskipun sekretaris jenderal Interpol menjalankan Interpol sehari-hari, presiden berperan dalam mengawasi pekerjaan badan polisi dan membimbing arah umumnya secara keseluruhan. Presiden memimpin majelis umum Interpol dan rapat Komite Eksekutifnya.

Jabatan sekretaris jenderal saat ini dipegang oleh Juergen Stock dari Jerman.

Sementara itu, Interpol juga mengatakan Valdecy Urquiza dari Brazil terpilih menjadi wakil presiden untuk Amerika, sementara Garba Baba Umar dari Nigeria terpilih sebagai wakil presiden untuk Afrika.

Sekitar 470 kepala polisi, menteri dan perwakilan lainnya dari lebih dari 160 negara menghadiri pertemuan tiga hari itu. Setiap negara yang hadir memiliki satu suara.