Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan telah Dimulai, Dapat Apresiasi dari Negara Delegasi

Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) telah resmi dimulai dengan digelarnya pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pada 9-10 Desember lalu di Nusa Dua, Bali.  Pertemuan itu dinilai berjalan dengan baik oleh para delegasi negara-negara G20.

“Delegasi yang secara fisik hadir menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Presidensi G20 Indonesia, baik dari segi penyusunan substansi yang sangat balance dan ambitious dan juga dari sisi penyelenggaraan yang dinilai sangat fantastis oleh mereka, baik dari sisi hospitality hingga pesawat khusus delegasi,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, Jumat (10/12/2021).

Baca Juga: Indonesia Berharap Negara-negara G7 Beri Dukungan Presidensi Indonesia di G20.

Menurut Dody, hal ini menunjukkan Indonesia berhasil menunjukkan profesionalisme dalam penyelenggaraan acara berskala besar yang juga didukung dengan infrastruktur yang baik. “Ini tentunya tidak lepas dari kerja sama BI dan Kemenkeu serta kementerian/lembaga lainnya,” tambah Dody.

Adapun substansi yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup enam topik yang terbagi menjadi enam sesi, kata Dody. Sesi pertama mengulas tentang prospek ekonomi global dan risiko, normalisasi kebijakan terkait pandemi, dan dampak jangka panjang pandemi.

Para delegasi melihat adanya perlambatan dalam kecepatan pemulihan ekonomi global. Hal ini akibat beberapa risiko yang dihadapi seperti risiko kesehatan, inflasi yang tinggi, ketersediaan bahan baku di level produksi, hingga isu perubahan iklim.

Sementara itu, lanjut Dody, normalisasi kebijakan terkait pandemi perlu dilakukan lebih awal dengan penanganan yang halus dan gradual. Koordinasi distribusi vaksin dan kebutuhan pembiayaan vaksin merupakan aspek penting yang perlu diiringi dengan komunikasi dan tahapan yang tepat dalam melakukan normalisasi kebijakan. Upaya ini perlu diperhatikan untuk menghindari prematur normalisasi tidak mengganggu stabilitas pemulihan sistem keuangan di jangka panjang. 

Dody juga mengimbau para negara G20 untuk memiliki kebijakan yang bersifat struktural guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga luka akibat pandemi Covid-19 tidak membekas untuk jangka waktu panjang.

Lalu pada sesi kedua, pertemuan FCBD membahas tentang jaring pengamanan keuangan internasional, isu-isu utang negara miskin, hingga mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC). Pembahasan fokus pada peran G20 dalam menjaga stabilitas keuangan global di tengah meningkatnya ketidakpastian, upaya bersama dalam mengatasi risiko, dan mendukung negara-negara rentan.

Kemudian dilanjutkan pada sesi ketiga yang membahas tentang penguatan stabilitas sektor keuangan guna mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembahasan fokus pada agenda regulasi sektor keuangan yang mencakup normalisasi kebijakan terkait pandemi dari sisi sektor keuangan. Sesi ini juga membahas tentang upaya mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi di sektor keuangan dengan melanjutkan reformasi.

Selanjutnya pada sesi keempat, pertemuan membahas mengenai keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau. Sesi kelima mendiskusikan tentang isu infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan serta pentingnya inklusivitas infrastruktur pada pemerintah daerah.

Adapun sesi terakhir atau keenam mengulas tentang perpajakan internasional. Hal ini terkait dengan implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 Inclusive Framework.

Dalam konferensi pers “Kick Off Presidensi G20 Jalur Keuangan”, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan ajang ini akan memberikan ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan perannya dalam memimpin forum global yang berupaya mengatasi berbagai tantangan dan isu tingkat dunia.

“Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pascapandemi. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger,” papar Menkeu RI.

Menyambung pernyataan Menkeu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, “Pertemuan awal ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.”

Presidensi G20 Indonesia juga akan melanjutkan pembahasan mengenai legacy issues. Dengan agenda prioritas dan legacy issue, Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang.