Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Fokus Tata Kelola Pemerintahan Digital, 2022 Kominfo Targetkan Pengembangan Smart City

        Fokus Tata Kelola Pemerintahan Digital, 2022 Kominfo Targetkan Pengembangan Smart City Kredit Foto: Tanayastri Dini Isna
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Kominfo menyatakan telah menyelesaikan tahapan program-program terkait tata kelola pemerintahan digital dengan fokus pendampingan terhadap 98 kabupaten dan kota sampai dengan akhir tahun 2020.

        “Pada tahun 2021, dilakukan tambahan sebanyak 48 kabupaten dan kota di Kawasan Pariwisata Nasional dan Ibu Kota Negara Baru, yang mengikuti program Gerakan Menuju Smart City telah menyelesaikan masterplan kota cerdas melalui pendampingan oleh Kementerian Kominfo,” jelas Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi dalam acara konfrnesi pers, Kamis (30/12).

        Baca Juga: Putus Akses Konten Ilegal, Kominfo: Selama 2021 Ada 560 Ribu Lebih Konten Terlarang

        Menurut Dedy, selain melakukan pendampingan Smart City kepada total 141 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia itu, Kementerian Kominfo terus mendukung regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

        “Kementerian Kominfo juga telah mematangkan tahapan pra-pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sembari mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Saat ini, PDNS telah memfasilitasi penyimpanan data bagi PeduliLindungi, SiLacak, PCare, serta penyimpanan data untuk 223 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sampai akhir 2021,” jelasnya.

        Lebih lanjut ia menjelaskan pada tahun 2022 mendatang, Kementerian Kominfo menargetkan pengembangan jangkauan program Smart City yang lebih luas dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kabupaten/kota yang telah mengikuti program tersebut.

        “Kami juga menargetkan groundbreaking Pusat Data Nasional (PDN), Government Cloud pertama di Bekasi di tahun 2022,” ujar Jubir Kementerian Kominfo.

        Juru Bicara Dedy Permadi menyatakan optimalisasi tata kelola pemerintahan digital di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, yakni terkait integrasi dan interoperabilitas data dan sistem elektronik untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.

        “Dengan terobosan-terobosan yang tengah dilakukan di bidang sumber daya manusia, penguatan tata kelola, dan pemutakhiran teknologi, diharapkan tantangan ini dapat mulai dihadapi dengan baik,” tuturnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Nuzulia Nur Rahma
        Editor: Alfi Dinilhaq

        Bagikan Artikel: