Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pasang Badan Belain Mas Anies, Eh Pembekingnya Malah Kena Serang, Telak Banget!

        Pasang Badan Belain Mas Anies, Eh Pembekingnya Malah Kena Serang, Telak Banget! Kredit Foto: Twitter/Musni Umar
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menanggapi ucapan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

        Sebelumnya, Musni Umar membela Anies Baswedan karena dianggap miskin prestasi, sehingga mengungkap pencapaian selama menjadi gubernur.

        Menurut Dedek, penghargaan yang diterima Anies Baswedan membuat Musni Umar memiliki pandangan sempit.

        Baca Juga: Orang Golkar Blak-blakan Soal Wacana Gaet Anies Baswedan untuk Hadapi Pilpres 2024

        "Demi membela Anies membabi buta, definisi pemimpin berhasil telah dipersempit Musni Umar menjadi sesempit beberapa penghargaan yang diterima," ujar Dedek kepada GenPI.co, Rabu (5/1).

        Dedek menjelaskan, kondisi itu berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

        Sebab, rakyat Jakarta banyak menderita usai dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

        "Di era penghargaan itu diberikan, ada ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan yang meningkat tajam," jelasnya.

        Selain itu, Dedek lantas menyinggung soal penghargaan Anies Baswedan sebagai Best Governor for inclusive economic growth oleh Metro TV.

        Dia mengatakan, ketika penghargaan itu diberikan, ketimpangan warga Jakarta meningkat drastis.

        "Ketimpangan meningkat di DKI, padahal rerata nasional menurun. Apakah penghargaan itu kredibel? Lagipula, sejak kapan currency kesuksesan pemimpin itu dari penghargaan?" ujarnya.

        Dedek menjabarkan di masa Anies memimpin DKI, pengangguran naik hampir dua kali lipat dalam setahun hingga 10 persen.

        Selain itu, imbuhnya, program unggulan seperti OK OC, naturalisasi sungai, rumah DP 0 gagal semua.

        "Sebagian dikabarkan kelebihan bayar, sebagian lain sedang ditangani KPK," katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: