Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pantesan Pemerintahan Jokowi Ngebet Pindah Ibu Kota, Ternyata Oh Ternyata Ini Alasannya!

        Pantesan Pemerintahan Jokowi Ngebet Pindah Ibu Kota, Ternyata Oh Ternyata Ini Alasannya! Kredit Foto: Antara/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Akademisi politik Airlangga Pribadi blak-blakan menilai pemindahan ibu kota negara adalah hal yang penting, mendesak, dan revolusioner.

        Menurut Airlangga, pemindahan ibu kota negara adalah peninggalan penting dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

        "Pemindahan ibu kota negara ini adalah pembalikan cara pandang yang akan memberikan pengaruh signifikan dalam orientasi pembangunan negara,” jelas Airlangga Pribadi dalam diskusi "RUU IKN dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan", Sabtu (15/1).

        Airlangga menilai pemindahan ibu kota adalah salah satu prasyarat dan prakondisi untuk membangun negara dengan orientasi yang inklusif.

        Baca Juga: Anaknya Jokowi Kena Lapor ke KPK, Pengamat Ini Malah Beri Sorotan ke Ubed Sampai Singgung Soal...

        "Walaupun bukan satu-satunya inisiatif politik yang perlu dilakukan, karena pemindahan ibu kota negara akan menumbuhkan kantong-kantong baru pertumbuhan," ungkap Airlangga Pribadi.

        Menurut Airlangga, pemindahan ibu kota akan menimbulkan persektif yang berkeadilan dan setara, apalagi cara tersebut belum pernah terpikirkan sebelumnya.

        Hal tersebut sangat diperlukan, karena kontribusi tiap-tiap wilayah di Indonesia pada PDB selama ini terlihat sangat Jawa sentris. Sumbangan Pulau Jawa untuk PDB bahkan sampai 58,49 persen.

        "Dari 58,49 persen itu, wilayah Jabodetabek menyumbang sampai 20,85 persen," tuturnya.

        Pengajar FISIP UNAIR itu menilai angka tersebut menunjukkan ketimpangan antardaerah yang sangat tinggi, termasuk jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Kalimantan.

        "Kontribusi Kalimantan selama ini hanya 8,2 persen. Lalu, Pulau Sulawesi hanya 6,1 persen. Pulau Bali 3,11 persen, sementara Pulau Sumatera 21,6 persen," beber Airlangga Pribadi.

        Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut justru menimbulkan pemerintahan yang sentralistik atau terpusat.

        Baca Juga: JokPro Yakin Banget Jokowi 3 Priode, Katanya Sih Belum Ada Kandidat yang Kompeten

        Pasalnya, akan terjadi urbanisasi besar-besaran ke wilayah Jabodetabek, karena dianggap kue-kue pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di wilayah itu.

        "Pemindahan ibu kota ke wilayah yang lebih tengah bisa menimbulkan penyegaran baru, memunculkan wilayah pertumbuhan baru, serta redistribusi modal dan kesejahteraan," pungkasnya.(*)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: