Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pak Jokowi dan Jajaran.. Mohon Dengerin Pesan Anwar Abbas: Jangan Sampai...

        Pak Jokowi dan Jajaran.. Mohon Dengerin Pesan Anwar Abbas: Jangan Sampai... Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan, salah satu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan oleh konstitusi ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.

        Artinya, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh warganya.

        "Akan tetapi, untuk menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut jelasĀ  pemerintah tidak akan sanggup," kata Anwar Abbas kepada GenPI.co, Senin (17/1).

        Baca Juga: 5 Vaksin Booster Boleh Beredar, ini Tanggapan Tegas MUI

        Oleh karena itu, peran serta dari masyarakat jelas sangat diharapkan dalam hal ini.

        Anwar mengatakan, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta elemen-elemen masyarakat yang ada sangatlah penting.

        Sebab, ormas-ormas dan elemen masyarakat lainnya juga turut serta menyelenggarakan pendidikan, yang mana tentu itu telah membantu pemerintah juga.

        "Oleh karena itu, kalau pemerintah bermaksud untuk membuat sebuah kebijakan yang terkait dengan dunia pendidikan, sebaiknya pemerintah tidak hanya bekerja sendiri," katanya.

        Akan tetapi, pemerintah juga wajib mengajak dan melibatkan wakil-wakil dari masyarakat yang ikut menyelenggarakan pendidikan.

        Pasalnya, semua elemen mestinya bisa terlibat untuk bisa merumuskan dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semuanya.

        Anwar lantas menyinggung soal penempatan posisi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga guru, yang mana seharusnya bisa lebih adil.

        Anwar berharap, perekrutan PPPK yang dilakukan pemerintah ini tidak malah membuat permasalahan baru.

        "Jangan sampai kebijakan ini membuat masalah ketersediaan tenaga pendidik atau guru di sekolah-sekolah milik masyarakat menjadi bermasalah," katanya.

        Sebab, para peserta PPPK yang lolos akan ditempatkan di sekolah negeri, yang mana itu membuat sekolah swasta maupun sekolah yang diselenggarakan ormas kekurangan tenaga pendidik.

        Anwar meminta para PPPK yang lolos diperbolehkan tetap mengabdi di tempat dia bekerja sebelumnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: