Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sebut Pindah IKN Takkan Berefek pada Kemacetan DKI, Anies Kena Sentil: Karena Kamu Gak Bisa Kerja!

        Sebut Pindah IKN Takkan Berefek pada Kemacetan DKI, Anies Kena Sentil: Karena Kamu Gak Bisa Kerja! Kredit Foto: Instagram/Mohamad Guntur Romli
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kena kritikan setelah menyinggung perihal wacana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur.

        Di mana Anies Baswedan menyebut bahwa dipindahkannya Ibu Kota Negara tak akan berefek pada kemacetan di Jakarta.

        Ucapan Anies ini lantas mendapat sorotan dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli. Kata dia, pernyataan itu dilandasi karena memang Anies tidak bisa bekerja.

        Baca Juga: Anies Baswedan Bakal Digeruduk, PSI Bersuara Lantang

        "Karena kamu @aniesbaswedan gak bisa kerja," tulis Guntur Romli dari Twitter @GunRomli yang dikutip Populis.id pada Sabtu (29/1/2022).

        Menurutnya, Anies hanya bisa berkata-kata saja tanpa memiliki kebijakan yang bisa mengurangi macet.

        "Cuma nyerocos saja, tidak ada kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, tidak ada penambahan moda transportasi umum," katanya.

        Selain itu, ia juga menyinggung Anies soal sumur resapan yang dinilainya amburadul.

        "Tapi malah bikin sumur-sumur resapan yang amburadul, bikin balapan Formula E yang hambur-hamburin duit," tuturnya.

        Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan kemacetan Jakarta disebabkan oleh kegiatan rumah tangga dan usaha.

        Ia menyebut pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur tak akan membuat Jakarta bebas dari kemacetan.

        "Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta, karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha, so it doesn't make that difference," katanya.

        Kata dia, meski Jakarta tak akan menjadi Ibu Kota lagi, tetapi kota tersebut tetap harus melayani kegiatan bisnis, rumah tangga, dan lainnya.

        "Jakarta sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis, tetap kita harus melayani kegiatan rumah tangga, tetap aja itu, karena dalam praktiknya Jakarta itu tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat," ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: