Kementerian Sosial Gandeng Pos Indonesia Salurkan BPNT Sebesar Rp600 Ribu per KPM

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2022 mulai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Guna percepatan pencairan dana BPNT Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia untuk mengantarkan dana hingga ke rumah penerima (door to door).

“Pencairan dana BPNT ini serentak mulai Minggu, 20 Februari 2022, Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT melibatkan PT Pos Indonesia," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini,  di Jakarta, Minggu (20/2).

Baca Juga: Ratusan Anak Terdampak Covid-19 Terima Bantuan Kemensos, Ini Besarannya

Mensos mengatakan BPNT tahap pertama dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret. BPNT diberikan dalam bentuk uang tunak sejumlah Rp 200 ribu per bulan. “Sehingga yang diterima KPM uang sejumlah Rp 600 ribu. Kemudian penyaluran tahap pertama ditargetkan total penerima 18,8 juta KPM di seluruh indonesia,” imbuhnya.

Direktur Keuangan dan Bisnis Jaringan Pos Indonesia, Charles Sitorus, mengatakan ada instruksi melalui ratas dari Presiden Joko Widodo, bahwa program saat ini adalah program bantuan sembako, bukan lagi penyebutan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Karena saat ini bantuan yang diberikan secara tunai, bukan non tunai.

"Pos Indonesia harus menyelesaikan penyaluran dalam waktu 14 hari. Kita bekerja cepat untuk 18,8 juta (KPM),"kata Charles. Perkembangan ini menjadi sinyalemen positif bagi Pos Indonesia karena yang didasari performance sebelumnya. Menurut Charles, Pemerintah menginginkan dana tersebut segera dipergunakan masyarakat. Karenanya digunakanlah metode langsung diterima oleh masyarakat.

"Model pengantaran kita lengkapi, yang membuat kita berbeda adalah ada kelengkapan kita melakukan foto, dan taging dari lokasi rumah.jadi kita masukkan dalam dashboard. Yang kedua adalah biometrik, artinya face recognition yang aplikasinya kita  terkoneksi dengan disdukcapil," urai Charles.

Jadi dengan melakukan metode-metode tadi, imbuh Charles, selain menyalurkan dananya pemerintah melalui kemensos mandapat pemutakhiran data dari Pos. Ini yang membedakan dengan yang lain. sudah dilengkapi dengan foto dari rumah si penerima dan geotaging-nya, sehingga tahu posisi atau lokasi dengan tepat.

EVP Regional 2 Jakarta PT Pos Indonesia Arifin Muchlis mengatakan khusus di wilayah regional 2 Jakarta, KPM yang menerima sebanyak 650.533. Penyaluran BPNT dilakukan melalui tiga metode, yakni diantarkan secara langsung oleh petugas Pos ke rumah KPM (door to door), pembayaran melalui komunitas, dan pembayaran melalui Kantor Pos.

Dijelaskan oleh Arifin, BPNT didistribusikan melalui aplikasi PGC (Pos Giro Cash). Saat pendistribusian di kecamatan Lebak Bulus, para juru bayar Pos Indonesia melakukan validasi penerima (KPM) dengan metode foto menggunakan face recognition, kemudian dilakukan geo tagging, dan memotret rumah KPM.

"Dalam proses penyaluran BPNT petugas kami tetap menaati protokol kesehatan demi pencegahan penularan covid-19. Para petugaspun sudah divaksin,” kata Arifin.

Kepada para KPM, Kementrian Sosial dan Pos Indonesia selalu melakukan imbauan untuk menggunakan dana bantuan yang diterima sebaik mungkin. "Hendaknya dibelanjakan untuk membeli sembako, tidak untuk beli pulsa atau rokok. Sehingga diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19," ucapnya.

Harapan tersebut tak meleset. Sebab, KPM yang menerima bantuan BPNT benar-benar terbantu. Hal ini diungkapkan oleh KPM Rohaedah. Warga Pondok Labu, Jakarta Selatan, ini beryukur menerima BPNT untuk tiga bulan senilai Rp600 ribu.

"Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan bantuan ini. Uang ini bisa untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-sehari keluarga. Selama pandemic suami saya yang bekerja sebagai buruh cuci motor tidak ada pemasukan lagi,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca menahan haru.

BPNT yang dibayarkan secara tunai ini juga dirasakan manfaatnya oleh KPM Sainah. Perempuan paruh baya ini tidak bekerja. Untuk menopang hidup, warga Pondok Labu ini hanya mengandalkan uang pemberian anak.

"Dulu saya sempat kerja menjadi asisten rumah tangga. Sekarang tidak lagi karena sakit. Pemasukan cuma dari pemberian anak Rp100 ribu sebulan. Ada tetangga juga yang kadang memberi. Kalau tidak ada, ya saya makan nasi saja," tutur Sainah. 

Sebelumnya pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos sudah menekankan bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp200 ribu per bulan.

Mensos mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 

"Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai," kata Mensos Risma beberapa waktu yang lalu.

Dengan adanya kepastian pencairan bantuan secara tunai diharapkan dapat dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan. 

Untuk meningkatkan akurasi salur  bansos Mensos terus melakukan pembaruan data. "Saya menandatangani SK setiap bulan. Jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya," katanya

Oleh karena itu, Mensos meminta pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dana menyingkronkannya dengan data Kementerian Dalam Negeri.