Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dari Usul Tunda Pemilu 2024 Sampai Disiplin TNI-Polri, Aktivis HAM: Jokowi Takut Kudeta

        Dari Usul Tunda Pemilu 2024 Sampai Disiplin TNI-Polri, Aktivis HAM: Jokowi Takut Kudeta Kredit Foto: Antara/BPMI-Muchlis Jr
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Aktivis HAM Natalius Pigai angkat suara soal wacana penundaan Pemilu 2024. Jokowi takut apabila disiplin TNI-Polri yang tercermin di WAG bisa berdampak pada kudeta.

        Menurut Natalius Pigai, kekhawatiran Presiden Jokowi melihat percakapan Whatsapp Grup (WAG) aparat TNI-Polri dianggap terlalu berlebihan.

        Baca Juga: Usul Tunda Pemilu 2024 Dikira Becanda Malah Serius, Pengamat: Buat Menyenangkan Pak Jokowi Saja

        Natalius Pigai melihat kekhawatiran Jokowi ini erat kaitannya dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang mau dimundurkan dua tahun.

        Jokowi, kata Pigai, takut apabila disiplin TNI-Polri yang tercermin dari WAG itu bisa berdampak kepada kudeta.

        “Apakah Joko Widodo takut dikudeta jika diperpanjang tanpa Pilpres. Presiden RI hasil Pilpres maka mesti by Pilpres. Rakyat mungkin terpaksa akan bersama TNI-Polri. Itulah analisa saya,” beber Pigai dalam akun Twitternya, Selasa (1/3).

        Menurut Natalius, sudah banyak hak personel TNI-Polri yang dibatasi salah satunya ialah berbicara bebas di ruang publik.

        “Hal-hal informal dibiarkan saja,” kata Natalius Pigai dalam unggahan di akun Twitter miliknya, Selasa (1/3).

        Sebelumnya saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kekhawatirannya terhadap percakapan Whatsapp Grup (WAG) TNI-Polri.

        Dalam WAG itu, Jokowi menemukan adanya ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

        Baca Juga: Sebut Penceramah Radikal, Presiden Jokowi Keluarkan Peringatan Keras!

        “Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” tegas Jokowi.

        Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kedisiplinan aparat TNI-Polri itu berbeda dengan sipil.

        Jika dibiarkan, kata Jokowi berpotensi menjadi penyimpangan besar dan hal itu mengakibatkan TNI-Polri kehilangan kedisiplinannya.

        “Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri,” jelasnya.

        “Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan,” tegas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: