Minyak Goreng Masih Langka, Mulyanto Desak Pemerintah Jangan Salah Fokus

Terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi hingga hari ini menjelang Ramadhan 2022, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Pemerintah untuk tidak salah fokus dalam mengurai masalah yang ada.

Menurutnya, yang menjadi masalah terutama adalah aliran CPO DMO dari eksportir CPO kepada produsen migor. Bukan kompetisi antara migor dan biodiesel.

Baca Juga: Fraksi PKS: Pemerintah Harus Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng dan Segera Stabilkan Harga!

Wakil Ketua Fraksi PKS, Bidang Industri dan Pembangunan ini menambahkan, meski konsumsi CPO untuk biodiesel terus meningkat, apalagi dengan adanya program mandatori B30, mendekati konsumsi CPO untuk migor (fifty-fifty), namun demikian sebenarnya tidak terjadi kompetisi pasokan CPO antara food (migor) dan fuel (biodiesel).  

Karena produksi CPO nasional sangat cukup dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Dari total produksi CPO nasional, kebutuhan CPO dalam negeri sendiri (untuk migor, industri dan biodiesel) hanya sebesar 34 persen. Sementara sebanyak 66 persen CPO diekspor ke pasar global terutama ke India dan Spanyol.

“Sekarang ini yang menjadi masalah adalah aliran CPO DMO dari eksportir CPO kepada produsen migor. Masalahnya terletak pada aliran CPO DMO ini. Bukan pada kompetisi antara food dan fuel,” tegas Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima di Sumedang, Senin (14/3/2022).

Menurut Mulyanto, program mandatori biodiesel B30 ini penting bukan hanya untuk menjaga agar harga CPO tidak jatuh, namun juga yang utama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional. BBN (bahan bakar nabati) dari CPO ini dikembangkan dengan beberapa tujuan, yakni dalam rangka mereduksi impor BBM kita, yang berarti menekan defisit transaksi berjalan dari sektor migas, sekaligus menerapkan net zero emission, yakni menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih.

Apalagi saat ini ketika harga migas dunia melonjak akibat perang Rusia-Ukraina yang menembus angka USD140 per barel.  Kita tidak ingin harga solar bersubsidi yang stabil ini terganggu karena kekurangan pasokan CPO untuk biofuel, yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat.

Baca Juga: Relawan Minta Anies Jadi Presiden 2024 Biar Urus Minyak Goreng

Di tengah kelangkaan migor nasional akhir-akhir ini, yang penting dilakukan Pemerintah adalah memastikan, bahwa 20 persen yang sekarang naik menjadi 30 persen CPO DMO (Domestic Market Obligation) dari kuota ekspor yang didedikasikan untuk industri migor dipenuhi dan mengalir baik, sehingga produsen migor tidak kekurangan pasokan CPO DMO. Soal ini yang terutama dikeluhkan pihak industri, bahkan menyebabkan enam produsen migor tutup.

Untuk diketahui produksi CPO kita pada tahun 2021 sebesar 51,3 juta ton. Untuk ekspor sebesar 34,2 juta ton (66 persen dari produksi). Untuk kebutuhan pasar domestik sebesar 17,8 juta ton (34 persen dari produksi), dimana untuk minyak goreng, industri dan biodiesel masing-masing sebesar 9,3 juta ton (52 persen dari konsumsi), 2.0 juta ton (11 persen dari konsumsi) dan 6,6 juta ton (37 persen dari konsumsi).

Pada tahun 2022, Kementerian ESDM menetapkan alokasi BBN jenis Biodiesel sebesar 10,15 juta kiloliter.  Angka ini naik dari alokasi tahun 2021 yang berada di posisi 9,4 juta kiloliter.  Kapasitas terpasang produksi biodiesel saat ini sebesar 14,5 juta kiloliter.  Perkiraan dana pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2022 sebesar Rp35,41 triliun.  Program B30 ini telah berjalan sejak 1 Januari 2020.