Opung Luhut Mohon Simak Baik-baik Omongan Temannya Jokowi di PDIP: Pemilu Dilaksanakan pada 2024!

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Padahal, Jokowi telah berulang kali menyatakan taat pada konstitusi dan pemerintah telah menyepakati pemilihan umum (Pemilu) digelar pada 2024.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/3/2022).

Ia mengajak semua pihak untuk disiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal. Fokus pemerintah saat ini adalah membantu rakyat dan itulah yang akan menjadi warisan dari kepemimpinan Jokowi di periode terakhirnya menjabat sebagai presiden.

"Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya," ujar Hasto.

Baca Juga: Sakti Betul Kandidat Capres 2024 yang Juga Menterinya Jokowi, Partainya Bikin Keok PDIP!

Di samping itu, ia menilai bahwa pernyataan Luhut tersebut bukan merupakan ranahnya sebagai menteri di bidang kemaritiman. Luhut sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju seharusnya fokus sesuai tugas yang diberikan Jokowi.

"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan," ujar Hasto.

PDIP mengimbau para menteri di kabinet pemerintahan Jokowi tidak membuat pernyataan yang justru menjadi energi negatif. Padahal, Jokowi disebutnya tengah berupaya membangun optimisme dan bekerja keras mengatasi pandemi.

"Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ujar Hasto.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya blak-blakan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.

Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.

"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut dalam sebuah siniar.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mempertanyakan klaim elite partai politik yang menyebut penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi masyarakat. Menurutnya, usulan tersebut lahir dari dunia bisnis.

"Soal aspirasi masyarakat sebenarnya kan aspirasi ditampung itu dalam kelompok kecil masyarakat, kelompok usaha, dan dunia bisnis," ujar Titi dalam sebuah diskusi daring, Ahad (13/3/2022).

Menurutnya, aspirasi masyarakat harus dilihat para elite politik sebagai sesuatu yang sangat besar dan luas. Bukan hanya dari segelintir kelompok yang hanya mewakili sedikit dari elemen masyarakat.

Di samping itu, ia mempertanyakan acuan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo untuk menunda Pemilu 2024. Pasalnya, di banyak hasil survei, mayoritas masyarakat tetap mendukung agar pemilu digelar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

"Mereka (publik) tetap ingin di 2024 ada pemilu, dan tidak ada penundaan, serta tidak mau ada perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Titi.

Masyarakat Indonesia, nilai Titi, sudah cerdas dalam pengetahuan politiknya. Ia yakin, berbagai elemen publik menolak penundaan Pemilu 2024 yang berdampak dengan diperpanjangnya masa jabat Jokowi.

"Kinerja memang harus dinilai secara proporsional, maka hasilnya adalah penilaian kinerja yang tinggi, tapi komitmen berdemokrasi juga dipegang erat publik," ujar Titi.

Dalam forum diskusi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengklaim adanya aspirasi masyarakat yang ingin penundaan Pemilu 2024. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan oleh ketua umum partainya, Abdul Muhaimin Iskandar dan dua elite partai politik lainnya.

Baca Juga: Siang-Malam Dituding Klenik Gegara Ngumpulin Tanah di Ibu Kota Negara Baru, Jokowi: Ini Merupakan...

"Ini sudah muncul dari berbagai ketua umum partai politik dan itu cerminan dari rakyat. Kalau di MPR, anggota MPR itu adalah cerminan dari rakyat, kami DPD dan DPR RI dipilih oleh rakyat," ujar Jazilul.

Jika kehendak rakyat untuk menunda Pemilu 2024 semakin meluas, ia menyebut bahwa MPR dapat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Pasal 37 UUD 1945 diatur bahwa untuk melakukan amandemen dibutuhkan usulan dari 1/3 anggota MPR.

Adapun saat ini, anggota MPR periode 2018-2024 berjumlah 711. orang Sehingga amandemen konstitusi dapat dilakukan jika minimal 237 anggota MPR mengusulkan hal tersebut secara tertulis.

"Kalau nanti dilakukan proses itu maka itu juga harus sesuai kehendak rakyat dan dilakukan mekanismenya dilakukan MPR. PPHN sudah 10 tahun dibahas, penundaan baru dua bulan kok, siapa tahu masyarakat akan melihat itu penting," ujar Jazilul yang juga Wakil Ketua MPR itu.