Luhut Lagi Luhut Terus... Bikin Gaduh Soal Big Data Pemilu, Pengamat: Pejabat Negara Tidak Boleh...

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk tidak sesumbar saat bicara big data.

Menurut Ray, klaim yang dilontarkan oleh Luhut sebaiknya disimpan baik-baik dan dibahas secara internal untuk kepentingan pribadi.

Seperti diketahui, sebelumnya Luhut dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengeklaim bahwa 110 juta orang yang berbincang di media sosial menginginkan Pemilu 2024 diundur. 

“Pejabat negara tidak boleh sesumbar saat berbicara terkait data yang tidak transparan,” ujar Ray Rangkuti dilansir dari GenPI.co, Rabu (16/3).

Baca Juga: Oknum Pendeta Minta 300 Ayat Al Qur’an Dihapus, Gus Nur Bersuara: Kalau Saya dan Habib Rizieq…

Tidak hanya itu, Ray juga mengatakan bahwa data yang diakses oleh Luhut seharusnya tidak dibeberkan kepada publik untuk membentuk opini.

“Sebaiknya data itu dibuka dengan jelas agar publik bisa mempelajarinya jika Pak Luhut dan Cak Imin merasa bahwa data itu benar, solid, dan bisa diandalkan,” tegasnya.

Menurut Ray, publik bisa dengan cepat mempelajari, memverifikasi, dan menguji kesahihan dari data yang diklaim Luhut dan Cak Imim soal penundaan pemilu.

“Tolong disampaikan di mana data itu dapat ditemukan, dan dengan cara apa masyarakat bisa bebas mengaksesnya?” tuturnya.

Baca Juga: Kali Ini Nggak "Senggol" Anies, Tapi Suara PSI Menggelegar Menyasar Menterinya Jokowi Soal Migor

Oleh sebab itu, menurut Ray, data internal yang dimiliki Luhut cukup disampaikan dan dibahas secara internal untuk kepentingan internal pula.

“Ya, sebaiknya diakses sendiri dan tidak digunakan untuk mempengaruhi publik, apalagi disebut terkait dengan keputusan politik,” tandas Ray Rangkuti. (*)