Hadeh... Gegara 'Nyanyian' Luhut, Jokowi Tersudut Soal Polemik Penundaan Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut mengeklaim mempunyai big data suara 110 juta pengguna media sosial yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Terkait hal ini, Dewan Pakar Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia Emrus Sihombing menyentil Luhut.

Emrus menilai pernyataan Luhut itu bukan representasi dari keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: Jadi Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte, Eggi Sudjana Meledak-ledak di Persidangan: Seharusnya...

"Ini, lah, bedanya. Pak Jokowi ialah seorang negarawan yang taat konstitusi," kata Emrus dilansir dari GenPI.co, Kamis (17/3).

Tentu bukan tanpa alasan Emrus menyebut bahwa pernyataan Luhut itu tak sesuai dengan keinginan Jokowi.

Pasalnya, Jokowi sudah berulang kali menegaskan bahwa dirinya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jokowi menjadikan konstitusi sebagai landasan berbangsa dan bernegara," kata Emrus.

Pernyataannya soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menunjukkan bahwa Luhut bukan seorang negarawan.

Baca Juga: Monggo Pak Jokowi, Silakan Dipilih... Mau Ikut Bu Megawati atau Opung Luhut Jadinya?

Emrus menilai Luhut hanya seorang politikus yang memang berpikir secara politik.

"Negarawan pasti pilih konstitusi, politikus haus kekuasan pasti pilih big data," tandas Emrus. (*)