'Senggolan' Anak Buah Haji Giring yang Orang DPRD Menggelegar, Mas Anies Baswedan Mohon Simak!

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum mampu mengatasi keluhan pelanggan PAM Jaya dengan optimal. Airnya sering macet dan keruh.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti sulitnya mengakses air bersih di Ibu Kota dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia. Saat ini tercatat baru 65 persen warga DKI yang sudah mendapatkan akses air bersih.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meningkatkan layanan air bersih untuk warga Ibu Kota. Mulai dari menambah jumlah air yang didistribusikan ke masyarakat hingga membenahi kasus kebocoran air.

“Kami rasa Hari Air Sedunia ini dapat dirayakan dengan kerja-kerja nyata. Jadi tidak sebatas formalitas saja. Ini momentum perbaikan dan peningkatan pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia,” kata Anthony melalui keterangan tertulis, Rabu (23/3).

Baca Juga: Sidak Lokasi Formula E Sudah, Kini Haji Giring "Main" ke IKN: Saya Ingin Merasakan...

Menurut Anthony, cakupan layanan air bersih oleh Pemprov DKI Jakarta masih jauh dari target 2022, yakni 79,61 persen. Selain itu, tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water (NRW) selama 2021 masih tinggi, yakni berkisar 46,67 persen.

Anggota Komisi D itu mendesak, agar Anies segera membenahi hal tersebut. Pasalnya, air sangat penting untuk kebutuhan mandi, hingga memasak.

“Apa tidak kasian dengan masyarakat yang sering menerima air keruh, bahkan air sering mati? Kami perlu mengingatkan Pemprov DKI atas target yang mereka rancang sendiri, harus dapat dicapai,” ucapnya.

Anthony juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan dukungan penuh ke PAM Jaya. Diharapkannya, isu air bersih tidak jalan di tempat.

Menurut dia, momentum Hari Air Dunia (HAD) 2022 harus dimaknai dengan kesadaran tinggi. Harus ada perubahan nyata untuk masyarakat khususnya di bidang pengelolaan air.

“Kami akan terus kawal karena air bersih adalah hak asasi warga Jakarta. Hak kita bersama,” tegasnya.

Nggak Transparan

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Pemprov DKI Jakarta melibatkan warga dalam proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari pihak swasta.

Anggota KMMSAJ, Jeanny Sirait menilai, Pemprov tidak transparan dalam pengelolaan air bersih. Terlebih, pada tahun depan kerja sama antara PAM Jaya dengan pihak swasta bakal berakhir.

Menurutnya, proses transisi pengembalian pengelolaan air itu sangat minim partisipasi publik.

“Akibatnya, muncul dugaan akan ada upaya perpanjangan kontrak swastanisasi air,” katanya di Jakarta, Selasa (22/3).

Koalisi mendesak, pengelolaan air bersih dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia mewantiwanti, agar pihak swasta tidak lagi terlibat dalam pelayanan air bersih.

Menurutnya, selama 20 tahun dipegang swasta, pelayanan air bersih cenderung mandek. Sampai saat ini, baru 65 persen daerah yang terlayani air bersih perpipaan.

“Banyak warga teriak tarif air mahal, sering mati hingga susah berlangganan. Selama 20 tahun terakhir, jumlah penduduk yang terlayani hanya meningkat 15 persen,” ungkapnya.

Baca Juga: Semua Sedih! Sebut Nama Jokowi, Giring Kasih Kabar Mengejutkan: Saya Haji Giring Ganesha Mundur…

Selain itu, ada kejanggalan dalam tata kelola air. Sebab, PAM Jaya yang selama ini hanya bertindak sebagai regulator justru meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI.

Uang sebesar Rp 450 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu digunakan untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pipa transmisi.

Padahal, selama kontrak kerja sama berlaku, pembangunan infrastruktur dan pelayanan air bersih masih menjadi tanggung jawab dari mitra swasta.

“Yang janggal. SPAM Hutan Kota dan pipa transmisi itu dibangun PAM Jaya. Tapi yang mengelola dan menyalurkan air bersih itu mitra swasta karena PAM Jaya tidak boleh langsung melayani warga,” sindirnya.

Supaya berbagai kejanggalan ini tidak berulang, Koalisi mendesak Pemprov DKI membuka partisipasi publik seluas-luasnya atas proses transisi pengelolaan air di DKI Jakarta. Juga harus menjamin pemulihan hak-hak warga miskin yang terdampak swastanisasi air.

Masa Transisi

Direktur Utama PAM Jaya, Syamsul Bachri Yusuf memastikan, layanan tidak akan terganggu selama masa transisi pengelolaan air Jakarta. Pada 1 Februari 2022, Perumda PAM Jaya sudah memulai proses pengambilalihan pengelolaan air dari tangan mitra swasta PT Aetra dan Palyja.

Syamsul menjelaskan, proses peralihan pengelolaan air minum di Jakarta akan berlangsung selama setahun hingga ditangani sepenuhnya oleh PAM Jaya pada 1 Februari 2023.

“Kami berharap tidak ada gangguan pasokan kepada pelanggan dan itu juga goals kami,” kata Syamsul di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga: Semua Sedih! Sebut Nama Jokowi, Giring Kasih Kabar Mengejutkan: Saya Haji Giring Ganesha Mundur…

Masa transisi ini dijadwalkan enam bulan, mulai Februari hingga Agustus 2022. Pada masa itu, perusahaan air minum itu akan fokus pada peralihan operasional dan aset. Sebagian besar karyawan PAM Jaya yang diperbantukan di Aetra dan Palyja akan ditarik kembali ke BUMD DKI Jakarta tersebut.

Mengenai nasib karyawan lain yang dipekerjakan langsung oleh PT Aetra dan Palyja, Syamsul mengatakan akan dibahas lagi karena menyangkut regulasi Pemerintah. Semua aset yang dikuasai mitra swasta akan kembali ke PAM Jaya karena aset itu masih menjadi milik BUMD DKI tersebut.  [OSP]