Wapres Dorong Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak untuk Percepat Penurunan Stunting

Pemerintah menargetkan pada 2024 rumah tangga dapat mengakses air minum yang layak mencapai 100%. Selain air minum, 90% rumah tangga dapat mengakses sanitasi yang layak. Namun, tren kenaikan cakupan layanan keduanya dalam tiga tahun terakhir ini tidak signifikan, yaitu di bawah 3%.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, peningkatan akses air minum dan sanitasi menjadi prioritas pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Saat ini, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,7%, sedangkan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2%. Untuk itu, kinerja kedua layanan dimaksud perlu didorong secara intensif oleh semua pihak, termasuk Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Baca Juga: Menko PMK Ingatkan Pendidikan Calon Pengantin Penting untuk Cegah Stunting di Indonesia

"Upaya ini diwujudkan melalui sinergi berbagai pihak, baik di pusat, daerah, dan desa, termasuk pelibatan para Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)," ucap Wapres dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2022).

Dalam hal ini, kemitraan memainkan peran strategis dalam upaya menurunkan prevalensi stunting dari 24,4% menjadi 14% di tahun 2024. Semua ini dimaksudkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

"Saya optimis dengan kerja sama dan gotong royong di antara multiaktor, termasuk kalangan tokoh agama, insyaallah kita dapat menurunkan angka prevalensi stunting sesuai dengan target," kata Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat HAKLI Arif Sumantri melaporkan, detail penyelenggaraan rakernas yang mengetengahkan tiga isu strategis. Pertama, isu menyikapi pascapandemi Covid-19 yang menuntut transformasi dalam pelayanan primer, pelayanan rujukan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, teknologi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

Kedua, isu perubahan iklim yang berkaitan erat dengan ketersediaan air minum bersih. Ketiga, isu bonus demografi yang diarahkan sebagai SDM produktif dan inovatif. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan dalam ketiga isu tersebut diperlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk bidan, tenaga gizi, dan tenaga sanitasi lingkungan. Dengan saling berkolaborasi, diharapkan tercipta masa depan yang produktif dan inovatif.

"Harapan HAKLI dari rakernas ini akan memunculkan sebuah sinergi, integrasi lintas kementerian dan lintas sektor. HAKLI siap untuk sebagaimana di dalam Pasal 54 ayat 4 [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021] sebagai organisasi profesi yang memberikan peran advokasi, koordinasi, fasilitasi, dan rekomendasi," ucap Arif.

Sebagai informasi, kegiatan rakernas ini mengusung tema "Integrasi Peran Strategis Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan dalam Pemberdayaan dan Penguatan Daya Dukung Pencapaian Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024". Acara digelar secara luring dan daring dari Hotel Mercure Tangerang BSD City, Kota Tangerang Selatan. Adapun tujuannya adalah mengoptimalkan peran organisasi profesi HAKLI melalui persamaan persepsi, kesepahaman, dan kesepakatan yang terintegrasi dalam pemberdayaan dan penguatan daya dukung pencapaian konvergensi penurunan stunting 2024.