Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dongkol Soal Impor, Arief Poyuono Sebut 'Pembantunya' Jokowi di Kabinet yang Akan Ditendang, Simak!

        Dongkol Soal Impor, Arief Poyuono Sebut 'Pembantunya' Jokowi di Kabinet yang Akan Ditendang, Simak! Kredit Foto: Twitter/Arief Poyuono
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Politikus Gerindra Arief Poyuono buka suara terkait kejengkelan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoal penggunaan barang impor.

        Kejengkelan Jokowi dinilai wajar lantaran kementerian dan lembaga (K/L) hingga badan usaha milik negara (BUMN) lebih suka menggunakan barang impor ketimbang produk dalam negeri.

        Hal ini juga menjadi tanda-tanda Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya atau melakukan kocok ulang kabinet.

        “Kayaknya ini sinyal mau reshuffle dari Kangmas Jokowi,” kata Arief Poyuono kepada GenPI.co, Selasa (29/3).

        Baca Juga: Ada Pendeta Singgung Nabi Muhammad di Neraka, Refly Harun Sebut Kasus Haikal Hassan, Simak!

        Anak buah Prabowo itu pun memprediksi berbagai sosok yang berpotensi diganti oleh Jokowi.

        “Sinyal menteri-menteri yang mau di-reshuffle di antaranya Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, dan Menteri ESDM,” ujarnya.

        Tak hanya itu, dia juga mengatakan menteri yang tak bisa membelanjakan uang negara untuk membeli barang lokal juga berpotensi akan diganti.

        “Yang semuanya dianggap telah gagal menggunakan local content untuk belanja modal (diganti),” ucapnya.

        Jokowi sebelumnya mengevaluasi K/L dan BUMN yang belum memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

        Baca Juga: Pendeta Gilbert Minta Jokowi Setop Klenik, Loyalis Anies: Kalau Ustaz yang Ngomong Dicap Radikal!

        Bahkan, dia mendorong dana anggaran sekitar 40 persen digunakan untuk membelanjakan produk lokal.

        "Dibelokkan 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen," kata Jokowi. (*)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: