Kredit Foto: Instagram/Rocky Gerung
Pengamat politik Rocky Gerung meminta istana melakukan pengakuan dosa kepada publik.
Rocky Gerung menilai pengakuan dosa ini diperlukan terkait situasi dan kondisi Indonesia yang dinilai memberatkan rakyat.
Baca Juga: Rocky Gerung Blak-blakan Sebut Jokowi Sedang Pusing, Pasalnya...
Istana, versi Rocky Gerung dianggap gagal mensejahterakan rakyatnya.
“Memang, pada momen semacam ini, harus ada pengakuan dosa dari istana negara. Bilang aja kami gagal membahagiakan rakyat. Kami gagal mempertahankan harga keekonomian karena kami terpaksa harus mengiyakan kepentingan oligarki. Jujur aja bilang. Buka masalahnya,” kata Rocky Gerung seperti dikutip FIN dari channel Youtube Rocky Gerung Official pada Kamis (31/3/2022).
Dengan begitu, lanjut Rocky Gerung, rakyat akan memahami dan bisa ikut mendoakan pemerintah.
Supaya Presiden Jokowi dan kabinet dalam bulan Ramadan ini bisa memperbaiki kelakuannya.
“Kira-kira begitu kan. Justru doa rakyat yang dibutuhkan. Bukan dengan arogansi meminta supaya rakyat percaya pada Presiden Jokowi tiga periode Indonesia bisa jadi lebih makmur. Wong dua periode saja sudah rusak ekonomi, politik, dan kebudayaan kita. Apalagi tiga periode. Jadi otak rakyat percaya bahwa ini tipu menipu lagi,” terang Rocky Gerung.
Dia menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara ke publik bahwa bangsa ini bangkrut. “APBN-nya nggak mampu. Karena itu Sri Mulyani akan bilang tolong pahami kami pemerintah sedang menghitung ulang kemungkinan untuk memotong anggaran. Bukan anggaran aparatur negara seperti gaji ASN, TNI/Polri, tapi anggaran IKN. Itu rakyat merasa oke, berarti mereka sudah berubah sedikit itu,” ucapnya.
Baca Juga: Singgung Soal Fakir Miskin, Rocky Gerung Puji PKS: Masa Depan Nanti...
Menurutnya cukup Sri Mulyani yang menyampaikan hal itu publik. “Nggak perlu Pak Jokowi-lah. Mungkin Pak Jokowi gengsi tuh,” imbuhnya.
Rocky menyebut kesulitan saat ini adalah mencari sosok pejabat yang jujur mengatakan bahwa negara dalam keadaan miskin atau kere dan gagal karena kebijakan dungu dari kabinet.
“Kejujuran itu mesti diucapkan di bulan suci Ramadan. Supaya ada maaf memaafkanlah. Kita kan hanya bisa mengimbau. Tapi arogansi itu tidak bisa dihentikan. Karena ambisinya sudah gila-gilaan nih Presiden Jokowi,” paparnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Blak-blakan Sebut PKS Adalah Partai Kehendak...
Seperti diketahui per 1 April 2022 besok, Indonesia akan menerapkan PPN 11 persen yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat akan naik. Selanjutnya, kabar terkait kenaikan Pertamax hingga Rp16 ribu per liter. Kenaikan harga tersebut diiringi dengan harga minyak goreng yang saat ini masih tinggi.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali tegaskan terkait wacana 3 periode atau memperpanjang masa jabatan.
Presiden menilai, wacana itu adalah keinginan masyarakat.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar,” ujar Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 30 Maret 2022.
Namun demikian, mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa konstitusi sudah mengatur masa jabatan presiden.
“Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” tegas Jokowi.
Jokowi meminta semua pihak agar patuh pada konstitusi.
Baca Juga: Komentari Pemanggilan Andy Arief oleh KPK, Rocky Gerung: Ngelawak Aja Bisanya...
“Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja,” ucapnya.
Pernyataan Jokowi tersebut juga ditujukan untuk menanggapi riuh masyarakat yang meneriakkan tiga periode kepemimpinan Presiden Jokowi.
Masyarakat meneriaki 3 periode saat Presiden menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
Baca Juga: Soal Langkah Politik Apdesi, Refly Harun: Istana Bermain Api!
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menegaskan akan mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk maju 3 Periode setelah lebaran Idul Fitri 2022 nanti.
Rencana deklarasi ini mendapat sambutan baik dari Kelompok relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. JokPro semakin percaya diri. Rencananya, dalam waktu dekat mereka akan bertemu MPR untuk membicarakan amandemen UUD 1945.
JokPro berpendapat, semakin banyak masyarakat yang inginkan Jokowi kembali Pimpin Indonesia.
“Artinya, Jokpro tidak sendirian. Semakin hari, semakin banyak yang ikut menyuarakan Jokowi tiga periode, mulai dari munculnya kelompok relawan baru, sikap positif elite politik dan terakhir datang dari Apdesi,” ucap Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, Rabu 30 Maret 2022.
Timothy mengatakan, pihaknya akan mendorong MPR untum segera lakukan amandemen terkait masa jabatan Presiden.
Baca Juga: Menohok! Gara-gara Bikin Manuver Berpolitik, Sekjen PDIP Kritik Pedas APDESI
“(Kami) kan mendorong MPR agar segera melaksanakan amandemen UUD 1945 terkait periodisasi jabatan presiden yang semula dua menjadi tiga periode,” terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar