Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Luhut Terus-terusan Gaungkan Wacana Jokowi 3 Periode, Eh Diskakmat LaNyalla: Membahayakan Bangsa RI!

        Luhut Terus-terusan Gaungkan Wacana Jokowi 3 Periode, Eh Diskakmat LaNyalla: Membahayakan Bangsa RI! Kredit Foto: Instagram/La Nyalla Mattalitti
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali mengingatkan Luhut Binsar Pandjaitan agar tak meneruskan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024.

        “Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini,” kata LaNyalla dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Senin (4/4/2022).

        Ia mengatakan, jika wacana tersebut diteruskan khawatir bisa memicu kemarahan publik.

        Baca Juga: Luhut Disebut Terkena Penyakit Megalomania, Jubirnya Sentil Amien Rais: Itu yang Gak Bisa Move On!

        Menurut senator Jawa Timur itu apa yang dihembuskan Luhut tersebut dapat mengancam keamanan bangsa Indonesia.

        “Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujarnya.

        LaNyalla juga menyinggung soal rencana deklarasi yang akan dilakukan kepala desa se-Indonesia mendukung Jokowi tiga periode.

        Menurutnya, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

        “Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat,” ucapnya.

        Ia menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode.

        “Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik,” ungkapnya.

        “Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” terang LaNyalla.

        LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

        “Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: