Ex-Menkeu Menilai Langkah Pemerintah Memberikan BLT Minyak Goreng Sudah Tepat

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden SBY, Chatib Basri menilai langkah pemerintah yang mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menggantinya menjadi bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng merupakan langkah yang sudah tepat.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan HET untuk menangani kasus langkanya pasokan minyak goreng di pasaran. Kebijakan kontrol harga ini dinilai tidak efektif.

Baca Juga: Hanya Buka Judul Baru, DPR Nilai BLT Minyak Goreng Bukanlah Solusi Masalah!

"Price control di mana-mana enggak akan bisa jalan. Itu adalah the first lesson of economics. Jangan coba melakukan price control kalau harga di-set di bawah harga produksi. Barangnya hilang!" ujar Chatib Basri dalam Indonesia Macroeconomic Updates, Senin (4/4/2022).

Chatib juga memberikan contoh negara-negara yang sudah mencoba menerapkan price control seperti, Polandia, Amerika Latin telah belajar dari kebijakan ini.

Baca Juga: Luncurkan BLT Minyak Goreng, Pengamat: Langkah Pemerintahan Jokowi Sudah Tepat!

"Itu yang menjelaskan mengapa HET kemarin barangnya pada hilang, minyak gorengnya," tambah Chatib.

Chatib juga mengatakan bahwa, pemerintah memiliki dua opsi. Yang pertama dengan cara price control, memberikan subsidi, tetapi nanti pada akhirnya akan memberatkan APBN dan beberapa pihak terkait.

Sementara itu lebih lanjut, untuk opsi berikutnya Chatib mengatakan, let the market works. Pada indikasi ini, pemerintah melakukan targeted subsidi atau hanya menargetkan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan saja.

Saat ini, dengan dicabutnya HET dan menggantinya dengan cara memberikan bansos dalam bentuk BLT minyak goreng, beban untuk APBN akan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan memberikan subsidi untuk seluruh barang.

Baca Juga: Saat SBY Keluarkan Kebijakan BLT Megawati Tolak Mentah-mentah, Eh Pas Jokowi Malah "Anteng"

"Langkah pemerintah saya kira sudah benar, dengan membiarkan harganya mengikuti pasar, kemudian pemerintah memberikan BLT," kata Chatib.

Jika seluruh minyak goreng atau BBM disubsidi, maka kelompok kaya juga akan menikmati. Dari hitungannya, jika penyaluran BLT dinaikkan menjadi 40 juta rumah tangga, pemerintah hanya akan menghabiskan sekitar Rp12 triliun per bulan.